Peredaran Miras di Tempat Wisata Perlu Koordinasi

 

PULAU MARATUA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau saat ini sedang mencari formulasi terkait bagaimana Minuman Keras (Miras) dengan kadar tertentu bisa beredar di resort yang ada di daerah wisata. Pasalnya, banyak wisatawan mancanegara (turis) yang mencari miras lantaran merupakan konsumsi umum bagi mereka.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Mappasikra Mappaseleng mengatakan, jika memang persoalan miras menjadi hal yang kontradiktif. Tak dipungkiri jika miras menjadi salah satu yang dicari oleh turis, namun di sisi lain ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang minuman beralkohol tersebut.

“Persoalan miras memang masih kita diskusikan, apa bisa miras dengan kadar alkohol di bawah 5 persen beredar di resort dengan pendataan. Saat ini memang tak dipungkiri sudah ada miras yang beredar di resort-resort jenis bir kaleng,” ungkapnya kepada beraunews.com, Kamis (17/08/2017).

Mappasikra menambahkan, jika memang miras bertolak belakang dengan wisata syari’ah. Namun, terkait wisata syariah memang ada wilayah yang berbeda.

“Saya rasa kalau untuk makanan di tempat-tempat wisata kita sudah baik. Tinggal bagaimana koordinasi tentang miras ini agar bisa beredar dengan catatan ijin resmi dan terdata,” katanya.

Ditanya soal memastikan peredaran miras tidak beredar ke masyarakat luas, Mappasikra menjelaskan, jika hal tersebut kembali ke peranan para pihak yang ada atau tinggal di destinasi wisata, khsususnya resort yang mungkin dapat ijin untuk menjual miras.

“Tinggal bagaimana ke depannya kita koordinasi dengan aparat dan dinas terkait soal pengawasan dan perijinannya. Selain itu kembali dengan teman-teman yang tinggal di daerah wisata,” ucapnya.

Untuk menjembatani antara masyarakat dengan Disbudpar, kemungkinan besar ke depannya akan ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Pulau Maratua. Namun, hal tersebut dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, jika memang wisatawan terus bertambah bisa jadi tahun 2018 akan dibentuk UPTD di Maratua.

“Kita perlu ada yang menjembatani antara Disbudpar dengan masyarakat dan begitupun sebaliknya. Jika memang memungkinkan ke depannya akan ditempatkan satu atau dua orang di UPTD untuk menjembatani,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia