Halangi Tempat Diving, Kapal Pesiar Diminta Pindah Tempat Parkir

 

TANJUNG REDEB – Seorang turis mendatangi Kantor Bupati Berau untuk bertemu dengan Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo. Turis tersebut melaporkan jika kapal pesiar yang ada di daerah Pulau Maratua parkir di daerah penyelaman yang membuat sebagian turis sulit untuk menyelam.

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan, jika turis tersebut meminta agar kapal pesiar tersebut tidak parkir di daerah yang dapat mengganggu orang diving. Atas pengaduan tersebut, Agus akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk meminta kapten kapal menggeser kapal tersebut.

"Selain itu saya juga berpikir, mereka datang menggunakan kapal pesiar seperti itu jelas mereka tinggal di kapal. Jika seperti itu, kita di daerah dapat apa? Mereka berkunjung tapi tidak ada manfaat untuk daerah kita," ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Rabu (07/06/2017) usai pertemuannya dengan turis di ruang kerjanya.

Dikatakannya, turis tersebut juga memberi saran atau ide jika di daerah Bunaken, yang datang seperti itu ada pungutan. Ini jugalah rencananya yang akan dikoordinasikan dengan Kadisbudpar. Jika ada contoh di daerah lain melakukan pungutan, maka akan diadakan pungutan juga di sini.

"Benar juga, kita dapat apa? Karena mereka itu bawa barang sendiri, makanan sendiri, alat selam sendiri. Namun paling tidak kita dipromosikan juga oleh mereka," ucapnya.

"Tidak masalah kalau memang harus bikin Perda lagi, sekarang sudah ada rancangannya pungutan obyek wisata, lagi dibahas di DPRD dan mungkin akan kita masukkan ini," tambahnya.

Dalam setahun ini, rencananya akan ada 7 kali kapal pesiar memasuki wilayah Berau, karena agendanya ada 7 kali trip, dan saat ini baru ada 1 kapal. 1 kapal sendiri bisa berhari-hari di perairan Berau.

"Satu kapal bisa berhari-hari, kalau ada tujuh kapal kan lumayan juga," ucapnya.

Agus juga menjelaskan, mengapa baru dibahas terkait pungutan obyek wisata, karena dulu masih dalam tahap promosi, sekarang sudah mulai ramai maka dibuat pungutan atas obyek wisata itu sendiri. Jika mulai awal sudah dilakukan pungutan, bisa menghambat tempat wisata tersebut berkembang.

"Itu bisa di dunia bisnis, istilahnya "gemukkan dulu sapinya, baru peras susunya", jadi belum terlambat kita melakukan pungutan," kata dia.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia