Tarif Tak Masuk Akal, Tour Guide Malu pada Wisatawan

 

TANJUNG REDEB – Fantastisnya tarif yang ditetapkan pengelola wisata di beberapa destinasi wisata, membuat wisatawan mengeluh. Bahkan beberapa wisatawan luar, kerap membandingkan wisata Berau dengan wisata lain di luar daerah yang tidak menggunakan tarif masuk terlalu tinggi.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu pemilik penginapan sekaligus tour guide di Pulau Derawan, Harry Gunawan. Dikatakannya, selama ini tarif masuk ke beberapa destinasi wisata selalu dikeluhkan wisatawan kepada pihaknya saat mendampingi wisatawan.

Bahkan, ia menilai dengan tarif masuk yang tak masuk akal tersebut dapat menghambat masuknya wisatawan. Apalagi, jika destinasi wisata yang dikenakan tarif tersebut hanya dijadikan objek berfoto ria saat berkeliling pulau.

"Tamu yang datang pada komplain ke kita, dimana-mana pakai tarif masuk. Ya, kita tidak bisa jawab apa-apa. Malu juga, kadang malah dibandingkan dengan wisata luar yang tidak ada pungutan sama sekali," ujarnya kepada beraunews.com, Selasa (21/03/2017).

Adapun lokasi di destinasi wisata yang melakukan penarikan tarif masuk tersebut seperti Paradise Resort Rp40 ribu, Nabucco Resort Rp50 ribu, Bakungan Resort Rp50 ribu, Goa Haji Mangku Rp20 ribu, Danau Kakaban Rp20 ribu, Pulau Sangalaki Rp5 ribu dan Pelabuhan Tanjung Batu Rp15 ribu per orang.

Khusus tarif masuk di resort tersebut, ia tidak mengetahui jelas apakah berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau tidak. Namun baginya, jika memang telah ditetapkan melalui Bumdes, semestinya tarif yang dipatok tidak terlalu mahal atau memberatkan wisatawan.

"Kalau memang ditentukan atau bekerja sama dengan Bumdes, harusnya tarif bisa lebih masuk akal. Sebab di sana palingan hanya untuk sekadar wisatawan mengabadikan momen atau berfoto saja," ucapnya.

Ia pun berharap, Pemkab melalui instansi terkait dapat hadir membenahi pungutan atau tarif masuk ke lokasi yang ada di destinasi wisata yang dianggap memberatkan wisatawan tersebut.

 

"Ya harapan kami sebagai tour guide, Pemkab bisa hadir membenahi pungutan seperti ini, dikhawatirkan tidak menutup kemungkinan semua resort yang ada juga akan melakukan pungutan kalau tidak ditertibkan dari sekarang, dan harus jelas penetapan tarifnya, jangan sampai ini malah jadi bumerang untuk pariwisata kita," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Mappasikra Mappaseleng, menyebutkan pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi ataupun persetujuan terkait dengan pungutan tersebut. Namun, untuk Pelabuhan Tanjung Batu, dikatakannya merupakan ranah dari PT Pelindo untuk melakukan penarikan tarif dan lain-lain. Sementara di Pulau Sangalaki, ialah ketetapan dari BKSDA.

"Yang jelas dari kami tidak pernah melakukan pungutan kepada wisatawan kalau mau masuk ke destinasi wisata. Terkecuali memang sudah ada aturan yang resmi untuk melakukan penarikan tarif atau pungutan itu. Kalau yang resort, kami tidak tahu dasarnya, apakah per kampung atau Bumdes. Tapi bisa juga dipertanyakan ke Bapenda," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia