Pengrusakan Makin Marak, Provinsi dan Pusat Kemana?

 

TANJUNG REDEB – Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom masih saja dilakukan oleh oknum-oknum nelayan yang ingin mendapatkan hasil besar dengan cara instan. Hal itu jelas berdampak pada pengrusakan ekosistem bawah laut Berau. Namun disayangkan, instansi daerah tidak bisa berbuat banyak sejak adanya undang-undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut informasi dari Ranger Konservasi Biota Laut Berau (BLB) yang bertugas di wilayah Pulau Bilang-Bilangan dan Pulau Mataha. Diketahui ada sekitar 5 kali ditemukan kapal-kapal nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom, seperti pada tanggal 8, 17, 18, 20 dan 25 dengan cara yang bisa dikatakan baru.

Dengan cara yang dilakukan para oknum nelayan tersebut tersebut, bukan hanya ikan yang menjadi sasaran, namun satwa lain yang dilindungi seperti penyu pun ikut mati.

Kepala Bidang (Kabid) Budidaya perikanan, Yunda Zuliarsih mengatakan, jika pihaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, saat ini kewenangan menjadi milik provinsi, pihaknya juga sudah coba berkoordinasi dengan provinsi namun memang tidak ada anggaran maupun program.

"Ke Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) juga sudah, jadi saat ini kita hanya bisa berharap dengan aparat keamanan dan juga kesadaran masyarakat," ungkapnya.

Diakui Yunda, jika dua pulau tersebut memang merupakan wilayah habitat penyu hijau dan penyu sisik untuk bertelur. Sedangkan untuk para nelayan yang mengebom ikan,  lebih sering juga di sekitar dua pulau ini.

Menurut Informasi dari seseorang yang tak ingin disebutkan namanya, cara para pelaku pengeboman ikan ini cukup rapi karena tidak mengeluarkan suara keras dan percikan air ke atas. Para nelayan pesisir biasa menyebut cara tersebut dengan sebutan landak.

"Biasanya kalau malam hari, mereka menggunakan penerangan hingga ikan berkumpul. Setelah pukul 05.00 Wita, barulah para pelaku melempar bom ikan yang sudah disiapkan dengan pemberat, agar saat meledak tidak terlalu bersuara dan efek ledakan terhadap air pun tak besar," jelasnya.

 

Lanjut Yunda, dengan adanya undang-undang Nomor 23/2014 dimana kewenangan SKPD menjadi pengawasan provinsi dan KKP, maka semakin besar peluang para pelaku untuk menjalankan aksinya bahkan tak kenal waktu.

"Perlu ada efek bagi pelaku, apalagi laut Berau sudah masuk kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan KKP Nomor 87/2016," bebernya.

Hingga saat ini belum ada program atau pergerakan dari instansi terkait, baik dari provinsi maupun KKP, sementara itu upaya meminta kewenangan khusus oleh daerah juga tidak mendapat respon seperti yang diharapkan.

"Intinya saat ini kita berharap dengan pihak keamanan dan masyarakat saja. Koordinasi dilakukan dengan aparat hukum yang bersentuhan langsung dengan daerah pesisir," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia