Pengelolaan Setengah Hati, Nasib Objek Wisata Air Panas Pemapak Kini....

BIATAN – Kepala Kampung Bapinang, Ramli mempertanyakan kelanjutan pengembangan objek wisata Air Panas Pemapak di Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada hal mencolok yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam mengelola objek wisata unik itu. Seperti Diketahui, hak pengelolaan objek wisata tersebut hingga kini masih dikelola oleh Pemkab melalui Disbudpar.

Ia mengatakan, pengelolaan terhadap objek wisata andalan di kampungnya terkesan setengah hati. Apalagi, dengan melihat kondisi lingkungan objek wisata tersebut yang kini mulai memprihatinkan, dan mulai kurang dilirik wisatawan. Seharusnya kata dia, dengan dikelola Pemkab, keberadaan air panas tersebut lebih baik dan berkembang sebagai tujuan wisata di wilayah pesisir. Padahal kata dia, Disbudpar sudah lama akan membuat masterplan untuk objek wisata itu, bahkan penelitian demi penelitian juga telah dilakukan.

“Nyatanya itu tidak kunjung kelihatan hasilnya. Katanya akan dibuatkan masterplan untuk pengembangannya, bahkan sudah dilakukan penelitian tapi tidak ada lanjutan dari itu semua. Seakan masa depan objek wisata ini digantung tanpa ada kejelasan,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di kediamannya, Kamis (09/03/2017).

Dirinya mengaku memiliki niat menambah bangunan untuk memfasilitasi wisatawan yang datang. Tetapi ia khawatir, setelah bangunan selesai dikerjakan, bangunan itu akan dibongkar karena tidak sesuai dengan masterplan nantinya. Ia juga mengakui, pihaknya kerap menjadi sasaran masyarakat atau pun pengunjung yang datang. Sebab, sudah cukup lama terkenal bahkan menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Berau, namun kondisinya masih memprihatinkan, dan kerap dikeluhkan pengunjung karena fasilitasnya yang sangat minim.

“Pemerintah kampung juga tidak memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Bukan berarti kita berdiam diri,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika objek tersebut sudah tidak lagi menjadi prioritas Disbudpar, pihaknya ingin hak pengelolaan objek tersebut diberikan ke Pemerintah Kampung Bapinang. Dirinya yakin, jika objek tersebut dikelola oleh pemerintah kampung dengan menggunakan alokasi dana kampung (ADK), objek tersebut dapat menjadi lebih berkembang, ketimbang dikelola oleh pemkab.

“Kalau memang sudah kurang perhatian, biarkan kampung yang mengelola. Meskipun bertahap, tapi pengembangannya lebih jelas terlihat. Kita juga bisa manfaatkan air panas itu untuk BUMK Kampung Bapinang,” ujarnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia