Wisata Bahari Diharapkan Berkontribusi U$4 Miliar, Ini Tanggapan Disbudpar Berau

 

TANJUNG REDEB – Bidang wisata bahari diharapkan dapat berkontribusi hingga 4 miliar dolar AS pada tahun 2019 atau meningkat hingga empat kali lipat dari kontribusi yang ada pada saat ini.

“Kami harapkan devisa dari wisata bahari meningkat dari 1 juta dolar AS pada tahun 2019,” kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, dalam penandatanganan kerja sama antara pengembangan wisata bahari antara Kementerian Kelautan dan Perikanan-Kementerian Pariwisata di Kantor KKP, Jakarta, sebagaimana dikutip beraunews.com, Kamis (23/02/2017) pada antaranews.com.

Dia bilang, kontribusi wisata bahari terhadap devisa yang diperoleh sektor pariwisata secara keseluruhan. Wisata bahari pada saat ini hanya berkontribusi sekitar 10 persen dari keseluruhan devisa pariwisata nasional yang mencapai 10 miliar dolar AS per tahun. Dengan demikian kontribusi wisata bahari hanya sekitar 1 miliar dolar AS.

Menanggapi harapan itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Mappasikra Mappeseleng mengatakan, pernyataan sekaligus harapan yang disampaikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, telah sejalan dengan grand design dan konsentasi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo dalam pengembangan jangka panjang sektor pariwisata di Kabupaten Berau. Yang memang lebih difokuskan pada peningkatan wisata bahari dengan target pangsa pasar wisatawan mancanegara.

“Sekarang beliau berburu dollar. Bagaimana resort itu melakukan atau menjual potensi wisata yang dikelola itu sehingga wisatawan dari luar negeri, itu datang dan menghabiskan uang di Kabupaten Berau. Dan, ada komunitas (promosi-red) mereka,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Kamis (23/02/2017) siang.

Berdasarkan sepengetahuan Disbudpar Berau sendiri, sejauh manakah kontribusi wisata bahari terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Berau, khususnya dari segi pajak? Ditanya begitu, Sikra (sapaan akrabnya-red) mengakui, dari segi pajak pengelolaan wisata bahari, baik dari objek wisatanya sendiri hingga penginapan dan sebagainya, selama ini belum maksimal berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Berau. Dan, hal ini merupakan pengakuan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi PAD tersebut.

“Untuk resort dan penginapan itu, diakui oleh temen-temen di Dispenda (Bapenda-red) memang belum bisa maksimal karena terkait dengan perizinan yang dimiliki, baik dari izin (usaha) penginapan, home stay, apa dan sebagainya serta segala macam perizinan disana. Kalau itu semua sudah selesai, perizinannya sudah terbit, pemungutan pajaknya tentu bisa maksimal juga,” jelasnya.

Dikatakan Sikra, Pemkab Berau sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 1/2011 tentang Pajak Daerah. Dimana, Pemkab Berau sendiri melakukan pemungutan sebelas jenis pajak, diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Hanya saja, terkadang ada proses pembuatan perizinan yang belum selesai sehingga membuat badan usaha itu tidak memiliki legalitas atas usahanya. Dan, hal itu tentu juga membuat Bapenda tidak maksimal dalam menarik PAD pada badan usaha tersebut.

“Karena berkaitan langsung dengan legalitas perijinannya itu. Tapi, mudah-mudahan tahun ini sudah diselesaikan semuannya,” katanya.

Berapakah angka peredaran uang yang beredar di wisata bahari Kabupaten Berau selama ini atau pada momentum tertentu seperti libur sekolah dan tahun baru? Disunggung hal itu, Sikra belum mengetahui secara pasti akan angka perputaran ekonomi di wisata bahari. Namun, guna meningkatkan pendapatan di lokasi wisata bahari, tentu juga harus didukung dengan peningkatan sarana dan prasaranan pendukung yang ada di lokasi tersebut.

Misalnya, dicontohkan Sikra, menurut keterangan Wabup Agus Tantomo, dengan keberadaan Hiu Tutul di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dimana seekor mamalia laut itu bisa menghasilkan PAD bagi daerahnya hingga Rp14 miliar per tahun. Yakni, dengan cara dikelola sebagai objek wisata tontonan dan sebagainya.

“Untuk Hiu Tutul di Berau, sekarangkan belum ada (PAD-red). Makanya, saya sendiri dari Dinas Pariwisata sedang mencarikan pola, bagaimana keberadaan Hiu Tutul itu juga memberikan pemasukan bagi Berau. Apakah ada bagan-bagan khusus yang mengelola Hiu Tutul itu atau bagaimana? Kami perlu masukan pula supaya ada yang mengelola sehingga hasilnya jelas juga,” bebernya.

Berapa budget yang biasa dikeluarkan setiap wisatawan, baik lokal maupun mancanegara dalam menikmati wisata bahari yang ada di Kabupaten Berau selama ini? Ditanya begitu kembali, Sikra menilai, hal itu tergantung dari asal keberangkatan maupun travel agen yang digunakan wisatawan tersebut.

Namun, jika dari Bandara Kalimarau, tentu sudah bisa diperhitungkan. Dengan rincian, diantaranya, biaya travel dari Bandara Kalimarau ke Pelabuhan Tanjung Batu memakan biaya hingga Rp600 per sekali perjalanan untuk 5 sampai 7 penumpang. Kemudian, biaya penyeberangan menuju Pulau Derawan Rp50 ribu per orang. Sementara, biaya penginapan berkisar Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per malam.

“Perputaran uang itu, mulai dari bandara sampai pulau. Di Tanjung Batu ada, dia makan ada lagi. Di Pulau Derawan dia makan, ada lagi dan belum pengeluaran yang lain. Kita berharap memang seperti harapannya Pak Wabup (Agus Tantomo-red), bagaimana mereka berboros-boroslah setelah dilokasi wisata sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat juga dan perputaran ekonomi terus meningkat,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia