Kapal Negara Pakai Nama “Maratua”, Pemkab Berau Apresiasi Kemenhub

 

TANJUNG REDEB – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kembali meluncurkan 2 unit Kapal Negara (KN) Kenavigasian yang mulai dibangun pada tahun 2015, oleh Galangan Kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Surabaya pada Jumat (16/12/2016) lalu.

Kedua kapal ini merupakan jenis Kapal Induk Perambuan yang diberi nama KN Kunyit dan KN Maratua, yang rencananya akan ditempatkan pada pangkalan Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, dan Distrik Navigasi Kelas III Tarakan.

Disematkannya nama Pulau Maratua, yang merupakan objek wisata bahari primadona di Kabupaten Berau, pada sisi samping dan belakang kapal tersebut, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Berau. Sekaligus menandakan bahwa nama registrasi salah satu KN itu menggunakan nama pulau terluar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Berau, yang terletak di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Malaysia.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Abdurrahman mengungkapkan, dirinya belum menerima informasi maupun laporan terkait penggunaan nama Pulau Maratua pada KN tersebut. Sebab, kewenangan terkait KN yang memiliki ukuran dan kapasitas besar, merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Syahbandar Tanjung Redeb.

Selain itu, dirinya juga belum pernah mendengar adanya KN dan sebagainya yang memang telah menggunakan penamaan dari objek wisata di Kabupaten Berau selama ini. Namun, tak dipungkiri jika dirinya sangat mengapresiasi hal tersebut.

“Kalau kapal-kapal yang masuk ke kita, kapal-kapal kecil saja. Yang di sungai, yang di bawah 7 GT. Jadi mungkin yang tahu persisnya di Syahbandar (Tanjung Redeb),” ungkapnya, Kamis (05/01/2017) siang.

 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Fasilitas Pelabuhan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Redeb, Abdurahman membenarkan adanya KN Kenavigasian yang menggunakan nama Pulau Maratua. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti terkait rencana kerja dan lokasi pengoperasian kapal tersebut.

Saat ini, jelas Abdurahman, lalu lintas transportasi laut di Kabupaten Berau merupakan wilayah kerja dari Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, Kalimantan Utara. Namun, dengan adanya penggunaan nama Pulau Maratua pada KN, bisa menjadi ajang promosi pariwisata, dan akan lebih baik lagi jika KN tersebut beroperasi di luar wilayah Kabupaten Berau.

“Pernah dengar, cuma kita tidak tahu diposisikan dimana karena itukan punya Distrik Navigasi. Kapal menggunakan nama daerah atau objek wisata di Berau memang selama ini belum ada dan baru pertama kali Maratua ini,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Mappasikra Mappeseleng juga mengungkapkan hal senada dengan Kepala Dishub Berau, Abdurrahman. Dirinya tentu sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat, akan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau.

Dengan adanya Kapal Induk Perambuan itu, menurut Sikra (sapaan akrabnya-red), tentu akan meningkatkan standar keselamatan pelayaran di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau. Terlebih bagi Kabupaten Berau yang sebagian besar objek wisatanya merupakan wisata bahari, tentu sangat memerlukan keberadaan kapal negara tersebut guna lalu lintas pelayaran wisata.

Diketahui, Kapal Induk Perambuan yang memiliki panjang 60 meter dengan kecepatan 12 knot ini, selain bertugas melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) pada wilayah kerjanya serta tugas kenavigasian lain, juga mampu mendukung dalam pelaksanakan tugas SAR, termasuk ikut berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada korban musibah gempa bumi yang terjadi di Pidie Jaya, Aceh beberapa waktu lalu.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia