Adakah Tanah Adat di Berau?

 

TANJUNG REDEB – Di setiap pedesaan atau sebuah kampung yang masih kental dengan kebudayaan dan adat istiadatnya, mungkin tidak asing lagi, dengan sebutan tanah adat.

Tanah adat itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tanah yang dimiliki oleh suatu suku yang tanahnya belum dikonversi menjadi hak tertentu, seperti misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha, yang juga belum tentu disertifikatkan kepada kantor pertanahan, atau dinas lain yang menangani hal semacam ini.

Dalam artian, aneh jika suatu daerah yang kental dengan suku bangsa serta adat-istiadatnya tidak mempunyai yang namanya Tanah Adat. Hal ini pun direspon oleh Ketua Lembaga Adat Banua, Bajau dan Dayak (Babada), Fahrul Udin.

“Kita sendiri ataupun pemerintah Berau terlihat seakan kurang respon dengan permasalahan ini, selanjutnya masyarakat adatnya sendiri juga kurang menghiraukan masalah itu juga,” ucapnya kepada beraunews.com, Rabu (24/05/2017).

Diungkapkan Fahrul Udin juga, lahan pada waktu silam dianggap tidak ada harganya, sehingga menyebabkan banyaknya lahan-lahan tersebut dikuasai oleh orang-orang luar, apalagi ditambah dengan adanya banyak pembukaan suatu perusahaan.

“Sebelumnya memang orang-orang tidak begitu terlalu memperhatikan dengan persoalan tanah adat semacam ini, tetapi di saat banyaknya pihak yang dianggap mengambil sebagian kekuasaan lahan, barulah sekarang mereka menganggap bahwa lahan tersebut adalah tanah adat mereka,” sambungnya.

Selain itu, Fahrul Udin juga menjelaskan bahwa dahulu, khususnya suku asli Kalimantan sendiri yakni Dayak, mempunyai ciri khas tersendiri untuk memberikan tanda, batas tanah adatnya, yaitu dengan cara mendengar kokokan ayam atau gonggongan seekor anjing. Jika dalam jarak tertentu masih terdengar suara hewan tersebut, maka di situlah batas tanah adat mereka.

“Tetapi saat dengan munculnya peraturan pemerintah, maka aturan memiliki sebuah tanah adat adalah ada batas tersendiri, yaitu beberapa sekian meter dari pinggir sungai atau sekian meter dari jalan, itu juga salah satu yang membatasi adalah hak-hak adat,” jelasnya.

“Jika misalnya memang ada instruksi dari presiden, maka pemerintah daerah maupun DPR harus melaksanakan instruksi tersebut dengan tetap mengacu kepada undang-undang yang ada, dan seharusnya memang mesti adanya tanah-tanah adat di Kabupaten Berau,” harapnya.(bnc)

Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: R. Amelia