PT BJP Bantah Keras Tudingan Dugaan Sudah “Beroperasi”

TANJUNG REDEB – Komisaris PT Berau Jaya Perkasa (BJP), Syahri Ramadhan, membantah keras tudingan yang disampaikan masyarakat Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah melalui perwakilannya Lalu Ridwansyah jika dikatakan pihaknya belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Dikatakannya, apa yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau melalui suratnya Nomor 660.22B/955/DLHK-I perihal Klarifikasi Amdal PT BJP tertanggal 17 Oktober 2017, jika dokumen Amdal PT BJP sedang dalam proses penilaian, adalah benar. Hanya saja, terkait IUP Operasi Produksi, PT BJP sudah diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 503/242/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 KW KT 209 BB 2017.

BACA JUGA : Diduga Dokumen Amdal dan IUP Produksi Belum Terbit, PT BJP Sudah “Beroperasi”

“Kita ini cukup lama menunggu agar PT BJP ini bisa buka. 8 tahun kami tunggu baru bisa selesai ijin-ijinnya. Nah kalau untuk menunggu amdal dalam 1-2 bulan, rasanya tidak ada masalah bagi kami. Selain itu, apa yang disampaikan Ridwan juga keliru, kami disana bukan menambang, melainkan membuat koridor jalan,” ujarnya saat dikonfirmasi beraunews.com, Kamis (02/11/2017).

 

Awalnya, dikatakan Syahri, pihaknya belum mau membuka koridor jalan tersebut. Hanya saja, siang malam pihaknya terus didatangi masyarakat setempat yang memohon pekerjaan. Atas dasar permohonan dan kepihatinan itulah, maka pihaknya membuka koridor jalan, dengan mengkaryakan masyarakat setempat, sekaligus pihaknya membuka test pit, guna mengetahui kalori batu bara di areal PT BJP.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak menambang. Kalau kami menambang, artinya ada aktivitas mengangkut batu bara dari Pit ke Stock File. Faktanya itu tidak ada, lagi pula hingga saat ini stock file kami saja belum selesai dikerjakan. Kami juga merasa dengan Ridwan Cs ini, berani-beraninya kita dikatakan menambang,” tandasnya.(bnc)