Diduga Dokumen Amdal dan IUP Produksi Belum Terbit, PT BJP Sudah “Beroperasi”

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah mempertanyakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) maupun Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik perusahaan tambang batu bara PT Berau Jaya Perkasa (BJP), yang beroperasi di Sungai Siagung/Pasir Putih Kampung Gunung Sari. Hal tersebut disampaikan perwakilan masyarakat Kampung Gunung Sari, Lalu Ridwansyah saat mengunjungi Redaksi beraunews.com, Rabu (01/11/2017) malam.

Dikatakannya, sebenarnya masyarakat tidak melarang beroperasinya PT BJP, hanya saja masyarakat mempertanyakan dokumen Amdal dan IUP Operasi Produksi, lantaran hingga saat ini tidak pernah sekalipun masyarakat diundang untuk menghadiri konsultasi publik, sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen) Nomor 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

“Perijinan merupakan persoalan serius dan prinsip bagi kami. Dengan tidak pernah diundangnya kami untuk menghadiri konsultasi publik, menjadi bukti pertama jika dokumen Amdal PT BJP belum ada. Lalu mengapa perusahaan sudah berani beroperasi,” tanyanya.

 

Atas kejanggalan ini, dikatakan Ridwan, dirinya bersama kedua orang perwakilan masyarakat lainnya, yakni Herwansyah dan Imran melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau pada tanggal 17 Oktober 2017, serta dilnjutkan dengan surat permohonan klarifikasi terkait dokumen Amdal PT BJP tertanggal 23 Oktober 2017, dengan tembus Bupati/Wakil Bupati Berau, Kapolres Berau, hingga Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Surat kami juga sudah dibalas oleh DLHK Berau melalui surat Nomor 660.22B/955/DLHK-I perihal Klarifikasi Amdal PT BJP. Dalam suratnya, DLHK mengatakan jika dokumen Amdal PT BJP sedang dalam proses penilaian dokumen Amdal. Surat DLHK ini menjadi bukti kedua jika dokumen Amdal PT BJP belum ada,” bebernya.

 

Bahkan, lanjut Ridwan, Kepala DLHK Berau, Zulkifli beserta timnya sudah melakukan veifikasi lapangan ke PT BJP pada 25 Oktober 2017. Hasilnya, DLHK saat itu menyatakan jika tindakan PT BJP sudah melakukan pelanggaran lantaran Amdal belum ada. Untuk itu,dikatakan Ridwan, DLHK meminta agar kegiatan PT BJP untuk dihentikan sementara, menunggu perijinannya terbit.

“Anehnya, mengapa hingga saat ini, PT BJP tetap saja melakukan kegiatannya. Untuk itu, kami minta agar pemerintah daerah sigap dalam memperoses pertambang-pertambangan batu bara yang belum memiliki dokumen Amdal dan IUP Operasi Produksi,” tandasnya.(bnc)