Pemberian THR Tak Sesuai Permenaker Nomor 6/2016, Perusahaan Ini Diprotes

 

BATU PUTIH – Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 datangi manajemen PT Sumalindo Alam Lestari (SAL), di Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih, pada Selasa (13/06/2017) sekitar pukul 10,30 Wita. Hal itu dilakukan untuk melayangkan protes terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pasalnya, pembayaran THR yang dilakukan oleh PT SAL beberapa hari lalu, dinilai memberatkan pekerja harian lepas (PHL) yang telah memiliki masa kerja 1 tahun ke atas. Sebab, THR yang diberikan tidak utuh sesuai dengan jumlah upah satu bulan UMK. Hal itu disampaikan oleh Ketua PK SBSI 1992, Nicolaus Lokunuha.


Lebih lanjut disampaikannya, banyak karyawan yang memiliki masa kerja di atas satu tahun, bahkan tiga tahun, hanya mendapatkan 50 persen dari jumlah upah satu bulan.

“Ada yang dapat di bawah Rp2 juta, ada yang hanya dapat Rp1,3 juta, sementara sisa dari THR mereka ini dimana? Apalagi ini bukan satu dua orang yang dapat THR begitu,” ungkapnya kepada beraunews,com didampingi sejumlah karyawan PT SAL.

Menurutnya, hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6/2016 tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2017 yang dimuat dalam surat edaran Menaker Nomor 3/2017.

“Itu ada tertuang pada Nomor 2 poin (a), yang isinya, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah, dan itu wajib bagi perusahaan. Parahnya pembayaran THR seperti sudah tahun-tahun lalu,” ujar pria yang telah bekerja di PT SAL sejak tahun 2014 itu.

Terkait masalah tersebut, dirinya juga sempat menanyakan hal itu kepada pihak manajemen perusahaan. Akan tetapi, alasan pihak perusahaan, pemberian THR tersebut mengacu pada hitungan proporsional rata-rata upah selama setahun, berdasarkan pada perjanjian kerja harian lepas yang ada di Nomor 3 poin (a) Permenaker Nomor 6/2016.

“Itu memang benar, ada di poin ke tiga dalam Permenaker Nomor 6/2016. Tetapi posisi kami yang telah bekerja mulai tahun 2014, tidak pernah ada perjanjian kerjasama sama sekali, jadi kita tidak tahu perjanjian kerja itu seperti apa? Kalau perjanjiannya ada, kita dibuatkan dan disampaikan ke kami, boleh-boleh saja,” bebernya.

Disamping itu, dirinya juga mempertanyakan, karyawan yang statusnya masih PHL namun memiliki masa kerja 2 sampai 3 tahun tidak diangkat menjadi karyawan permanen. Padahal menurut dia, karyawan PHL, adalah karyawan yang masih dalam tahap training selama tiga bulan, atau dibawah satu tahun.

“Nah, tapi ketika karyawan itu bekerja lewat dari masa training, atau bekerja lebih setahun secara terus menerus, maka karyawan itu dianggap kategori permanen. Dan bagaimana mungkin, kita yang sudah bekerja 2 tahun lebih, bahkan hampir 4 tahun masih kategori PHL, Aturan yang mana dipakai pihak perusahaan? Kita minta aturan itu,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta kepada pihak manajemen, untuk segera membuatkan suatu rincian perhitungan, terkait THR tersebut. Agar hal itu dapat menjadi dasar pihaknya untuk dibawa ke Dinas Tenaga Kerja guna dipertanyakan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Permenaker Nomor 6/2016 atau tidak?.

“Kita meminta sebelum lebaran, kasihan karyawan yang hanya mendapatkan THR setengah dari upah satu bulan. Kita tekankan, jika belum ada realisasi, kami akan terus menuntut pihak perusahaan dan akan kami bawa ke pemerintah daerah,” bebernya.

Sementara itu, pihak manajemen PT SAL, Apri Hellymawan membenarkan perihal tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari manajemen induk yang ada di Jakarta, perhitungan THR bagi karyawan PHL yang masa kerjanya setahun lebih mengacu pada upah rata-rata, yang diambil dari upah per 1 juni 2016 sampai 18 mei 2017.

Bahkan dirinya telah mempertanyakan apakah karyawan yang bekerja diatas satu tahun masih menggunakan hitungan proporsional atau THR nya dibayar satu bulan utuh.

 

“Karyawan yang bekerja satu tahun ke atas harusnya menerima THR satu bulan upah. Dan saya sempat pertanyakan itu. Namun, karena pihak yang menghitung uang ini juga mengikuti SK dari manajemen, uang juga dari Jakarta, tau-tau sudah dikirim, mau bagaimana lagi. Kita di sini hanya mengikuti saja,” bebernya.

Sementara itu, terkait permintaan yang dilayangkan SBSI 1992, yang meminta rincian perhitungan THR tersebut pihaknya akan mengupayakan hal tersebut. Akan tetapi pihaknya tidak bisa melakukannya sekarang lantaran data perhitungannya dibuat di Jakarta.

“Nanti akan kita mintakan datanya, perhitungannya seperti apa, dan bagaimana, setelah dikirim nanti akan kita sampaikan ke SBSI 1992. Kita usahakan dalam minggu ini sudah ada data perhitungannya,” ungkapnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia