Banyak Karyawan Non-Lokal Diterima, Karyawan Lokal Curhat ke Disnakertrans

 

TANJUNG REDEB – Lesunya aktivitas perusahaan tambang batu bara di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Berau sendiri akibat anjloknya harga batu bara dunia, berdampak terjadinya pengurangan jumlah karyawan di beberapa perusahaan pertambangan.

Namun, bagaimana jika pengurangan jumlah karyawan ini tidak sejalan dengan adanya penerimaan karyawan baru yang dilakukan perusahaan tersebut untuk penempatan di lokasi (atau yang bisa disebut “site”) tambang yang baru di wilayah Kabupaten Berau juga. Terlebih, penerimaan karyawan baru itu pun lebih banyak menyerap warga luar Berau (non-lokal), yang notabene diduga berasal dari site tambang yang telah ditutup.

Kebijakan perseroan itu tentu dapat menyebabkan kecemburuan sosial di mata masyarakat, khususnya warga lokal. Seperti yang diutarakan salah seorang pekerja tambang site Binungan Blok 8, Kampung Tumbit Dayak – Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Syahril.

“Kami berkumpul ini, persoalan piringnya (warga) lokal. Kenapa berkumpul begini? Karena adanya kesengsaraan kerja, dimana banyaknya karyawan-karyawan non-lokal yang masuk ke Kabupaten Berau sehingga tenaga lokal ini sangat tipis peluangnya untuk bekerja,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di kantor Disnakertrans Berau, Senin (17/04/2017) siang.

“Padahal, kalau kita melihat dari skill, orang Berau tidak kalah dibanding orang luar. Alat apa di Berau ini yang tidak bisa dioperasikan orang Berau, kalau diperusahaan saja,” sambung pria yang bekerja di PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) site Binungan Blok 8 ini.

Hal yang senada juga dirasakan Agap Itus Agustiandik. Warga Kampung Merasa, Kecamatan Kelay yang sehari-hari bekerja sebagai operator dump truck (DT) di PT BUMA site Binungan Blok 8 ini, merasa nasibnya digantung-gantung oleh pihak perusahaan. Sebab, tanpa ada kejelasan akan nasibnya pasca tutupnya tambang batu bara site Binungan Blok 8, PT BUMA malah melakukan penerimaan karyawan baru yang diduga berasal dari luar Berau.

“Ini sih belum di PHK ya, cuma masih digantung-gantung gitu,” beber pria yang telah bekerja sekitar 6 bulan di PT BUMA ini.

Alasan nasibnya digantung-gantung oleh pihak perusahaan? Ditanya begitu, Agus (sapaan akrabnya–red) sendiri tidak mengetahui dan dipertanyakannya dirinya maupun rekan kerjanya yang lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya kiriman karyawan baru, yang diduga dari luar Berau untuk site tambang baru yang juga akan dikelola PT BUMA.

“Yang bikin saya (kesal) ini, istilahnya tidak adil begitu lah. Kenapa orang kirimannya yang harus di kirim kesana (BUMA site Lati dan Binungan Blok 7 -red), kenapa tidak orang lokalnya yang masih ada disini, yang masih bisa bekerja disini,” tanyanya.

“Ini kalau saya lihat, banyak orang lokalnya yang di gantung-gantung begini. Maksudnya, itu kayak apa?Seharusnya, orang lokal ini kan masih banyak, kenapa mesti orang kiriman semua yang harus kesana,” sambungnya lagi.

Sementara itu, Ketua PK PT BUMA site Binungan Blok 8 DPC Federasi Industri Kesehatan Energi dan Pertambangan (FIKEP) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Cabang Berau, Jemani mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Munawar Halil beserta jajarannya, untuk masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan PT BUMA site Binungan Blok 8 akan segera ditindaklanjuti.

Dimana, Disnakertrans Berau akan terlebih dulu meminta data secara detail dari perusahaan mengenai persoalan ketenagakerjaan tersebut. Terutama, menyangkut jumlah antara tenaga kerja lokal dan non-lokal yang telah diterima perusahaan untuk lokasi tambang yang baru.

“Tetapi, dengan data-data lisan yang sudah tercatat, ini ada gambaran sedikit data yang sudah kami berikan kepada Dinas Tenaga Kerja. Nanti diberikan dalam bentuk surat, artinya ini akan diminta klarifikasi lagi oleh pihak Disnaker dengan pihak terkait yaitu PT BUMA Blok 8 dan serikat atau organisasi yang ada di PT BUMA Blok 8,” katanya.

Kemudian, lanjut Jemani, permasalahan ketenagaankerjaan ini juga akan dikomunikasikan langsung dengan Bupati Berau, Muharram. Mengingat, bupati pernah menyampaikan bahwa kearifan lokal adalah yang prioritas, khususnya untuk tenaga kerja lokal.

“Dan, pengangguran warga lokal akan menjadi beban pemerintah daerah. Dalam hal ini, data yang  kami sampaikan menunjukan bahwa ini ada ketimpangan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan non lokal. Ternyata, jumlah dari tenaga kerja yang dari luar lebih banyak ketimbang tenaga kerja lokal,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPC FIKEP SBSI Berau, Suyadi menambahkan, persoalan ketenagakerjaan ini merupakan dampak dari adanya penutupan tambang site Binungan Blok 8, yang selama ini dikelola PT BUMA. Untuk itu, pihaknya mendorong agar persoalan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan dengan pihak perusahaan terlebih dulu menerima warga lokal untuk bekerja di lokasi tambang yang lain dan dikelola PT BUMA di Berau yakni site Lati dan Binungan Blok 7.

“Katakannya kalau teman-teman yang Berau, harus dipindahkan apakah di Blok 7 ataupun di Lati. Itu harga mati dan itu sudah disampaikan bupati. Jadi, tidak ada alasan, ada PHK di sini dan teman-teman Berau harus bekerja. Tidak adil kalau orang dari Sanggatta, bahkan dari Jawa yang bekerja, tapi orang Berau tidak bekerja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dari 920 karyawan PT BUMA site Binungan Blok 8, sebanyak 59 persen merupakan warga luar Berau dan 41 persen berasal dari Berau. Dimana, per tanggal 15 April 2017, sebanyak 637 karyawan telah dimutasi ke site Lati dan Binungan Blok 7. Dengan rincian, yakni mutasi ke site Lati sebanyak 466 karyawan, yang terdiri dari 295 karyawan yang merupakan warga luar Berau dan hanya 171 karyawal berasal dari Berau. Kemudian, ke site Binungan Blok 7 sebanyak 122 karyawan, yang terdiri dari 75 karyawan non-lokal dan 47 karyawan lokal.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia