P2TP2A : Jurnalis Jangan Muat Identitas Jelas ABH di Media Massa

 

TANJUNG REDEB – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menggelar silaturahmi bersama dengan para jurnalis dari beberapa media cetak dan online yang ada di Berau.

Acara silaturahmi tersebut sengaja digagas oleh P2TP2A untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait kekerasan terhadap anak maupun perempuan yang masih sering terjadi, baik di kota besar maupun kota kecil, khususnya Berau.

Ketua P2TP2A, Fika Yuliana, yang membuka acara tersebut mengatakan, selama ini informasi adanya kasus kekerasan maupun kasus lain yang terjadi pada anak dan perempuan sangat banyak didapatkan melalui para wartawan sebelum P2TP2A mengetahui adanya kasus tersebut.

"Kami kadang kalah cepat dengan wartawan. Sudah terekspos atau sudah kejadian terkadang kami baru tahu. Memang sangat erat sekali hubungannya pekerjaan kami ini dengan media, maka sangat perlu rasanya jika kami menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan sekalian," ungkapnya, Kamis (17/11/2016).

Dalam kegiatan tersebut, P2TP2A melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nuryati, turut memaparkan sejumlah materi terkait anak dan perempuan, yang juga sekaligus mengingatkan kepada para jurnalis untuk tidak memuat identitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan jelas di media massa.

Hal itu dikatakannya, dapat menjadi trauma mendalam bagi anak yang bersangkutan hukum. Dikatakannya, menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban, pelaku maupun saksi dalam kasus kekerasan seksual dan hukum lainnya berhak untuk dirahasiakan identitasnya.

"ABH tidak boleh di ekspos identitasnya. Baik itu yang terlibat kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kasus lainnya. Karena banyak kejadian ABH ini yang justru akan mengalami trauma sosial ketika kasusnya di ekspos ke media, terlebih kalau identitasnya disebutkan dengan jelas," ujarnya.

Dengan merahasiakan identitas ABH tersebut, selain menghindarkan anak dari labelisasi di masyarakat juga dapat menjauhkan anak dari luka batin yang dapat mengganggu kehidupan di masa akan datang.

"Kalau luka fisik bisa cepat hilang, tapi kalau luka mental itu sangat sulit. Jadi teman-teman jurnalis baiknya dalam menuliskan berita tentang kekerasan ataupun hukum yang bersangkutan dengan anak agar menyamarkan nama dan identitasnya baik itu alamat rumah, alamat sekolah, ataupun nama-nama keluarganya," jelasnya.

Berdasarkan kasus-kasus yang sebelumnya pernah ditangani oleh P2TP2A, ada sebagian ABH yang tidak mau lagi meneruskan sekolah, dikucilkan oleh teman-temannya, berubah menjadi pemberontak hingga mengambil jalan pintas untuk bunuh diri dikarenakan identitas yang diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan atas kasus terkait dirinya.

"Tidak sedikit yang trauma mendalam karena diberitakan kasusnya. Jadi kami minta kerjasamanya teman-teman media, jangan sampai identitas anak-anak tersandung hukum ini diketahui orang banyak, dengan begitu kami akan lebih mudah memberikan pembinaan dan bantuan psikologis terhadap si anak," tandasnya.(Marta)