Menteri ATR/Kepala BPN : Tanah Bersertifikat Belum Tentu Bebas Masalah

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan, tanah yang bersertifikat belum tentu bebas dari masalah.

“Banyak dari tanah yang bersertifikat itu memiliki masalah sehingga tidak ada kepastian,” ujar Sofyan saat memberi pemaparan di acara Tax Amnesty and Property Investment di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jum’at (19/8) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi bpn.go.id.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan Sofyan memberikan gambaran bahwa kondisi pertanahan di luar negeri berbeda jauh dengan di Indonesia. Menurutnya, di luar negeri tanah terbagi dalam dua jenis yaitu tanah bekas jajahan serta tanah pribadi.

“Di Indonesia jenis tanah macam-macam. Ada tanah adat, tanah bekas jajahan, sampai internalisasi. Dan banyaknya jenis tanah ini memicu masalah pertanahan antara lain sengketa atau sertifikat ganda,” kata Sofyan di hadapan para peserta.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Sofyan mengatakan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, akan melakukan pemetaan dalam kurun waktu 5-15 tahun ke depan. Sofyan menjelaskan bahwa di luar negeri dilakukan pemetaan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan sertifikatnya.

“Di berbagai negara di dunia, mereka bisa petakan dulu tanahnya 100 persen. Sertifikat diberikan setelah dipetakan. Kalau di Indonesia, kita sertifikatkan dulu, baru dipetakan," kata Sofyan.

Dalam melakukan pemetaan tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melakukan privatisasi juru ukur. “Juru ukur akan diberikan sertifikat serta disumpah,” ujar Sofyan.

Saat ini, Sofyan menyebutkan bahwa ia sedang berupaya memetakan kekurangan dalam pelayanan Kementerian ATR/BPN saat ini. "Hari ini saya sudah dapat gambaran. Kami akan lakukan reformasi total untuk membuat bisnis lebih mudah, ada kepastian hukum, lebih cepat pelayanannya, dan responsif terhadap keluhan," ujar Sofyan.(bpn/bnc)