DBH Menyusut, Komisi II DPRD Kaltim Usul Koreksi Perpres dan PMK

SAMARINDA – Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137 yang menjadi landasan perhitungan pronogsis pendapatan Kaltim untuk APBD 2016 diusulkan dikoreksi. Komisi II DPRD Kaltim mengusulkan hal itu sebagai acuan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan saat kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kemenkeu Republik Indonesia, Jumat (19/8/2016).

"Dengan Perpres sekarang, dana bagi hasil yang kita terima jauh dari proyeksi pada saat penyusunan rencana awal APBD Kaltim. Sehingga belanja APBD yang didasarkan pada proyeksi pendapatan awal yang akhirnya harus melakukan revisi dan pengurangan," kata Edy sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Dikatakan Edy, Perpres Nomor 66/2016 dan PMK Nomor 48/2016 sudah jelas acuan perhitungan dana bagi hasil bagi daerah provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Tentu saja Perpres dan PMK Nomor 137 akan menjadi beban APBD Tahun 2017.

Menghadapi persoalan ini, pemerintah pusat diharapkan mampu mencarikan solusi sebagai jalan keluar untuk meningkatkan dana bagi hasil atau bahkan memberikan peluang desentralisasi fiskal.

"Komisi II menginginkan, pemerintah pusat dapat mengoreksi kembali Perpres dan berharap dapat memberikan sebuah kebijakan yang tepat untuk dapat mengatasi persoalan rencana defisit ini," jelasnya.

KERJA SAMA PERUSDA

Sementara itu, saat pertemuan dengan manajemen Hotel Grand Pandurata, Komisi II DPRD Kaltim menindaklanjuti hasil kunjungan terdahulu terkait usulan perpanjangan dan koreksi kerjasama antara pihak Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) yang membawahi Grand Pandurata, dengan manajemen Hotel Bluesky. Dalam pertemuan, manajemen Hotel Grand Pandurata memberikan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan yang telah disepakati dengan pola kerjasama terdahulu, sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir.

Serta upaya pengajuan kepada pihak pemerintah provinsi untuk dapat membantu memasarkan program-program manajemen Hotel Grand Pandurata. Yakni dengan cara memberikan bonus potongan harga ataupun memberikan poin yang bisa ditukarkan dengan inap gratis.

"Komisi II mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk bisa membantu memasarkan dan mensosialisasikan program-program dari Hotel Grand Pandurata dalam setiap event dan momen-momen tertentu," imbuh Edy.(hms6/bnc)