Diskusi Publik Full Day School

SAMARINDA – Merespon wacana full day school yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy baru-baru ini, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan Kaltim segera menggelar diskusi publik terkait hal tersebut.

Diskusi yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (13/8/2016) menghadirkan narasumber, yakni Gubernur Awang Faroek Ishak, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali, Lamban Subagyo dari AFI Institut dan Rahmadi dari Dewan Pendidikan Kaltim.

Saat memberi sambutan dalam diskusi publik itu, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyarankan pihak sekolah dan para orang tua agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Pasalnya, gagasan ini baru sebatas wacana. Gubernur mengatakan, biarlah rencana itu dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pembantunya.

“Biarkan Presiden Jokowi memikirkan itu. Kita di Kaltim mari bersama tingkatkan kualitas anak didik dengan berbagai program yang kita miliki. Kita jangan terpengaruh dengan wacana tersebut, sehingga mengakibatkan efektifitas proses belajar mengajar terganggu,” kata Gubernur sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id.

Meski demikian, Awang mengajak masyarakat Kaltim tetap berpikir positif jika ide yang dilontarkan Mendikbud semata-mata bertujuan demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Dari pada kita hanya ribut menanggapi wacana full day school. Mari kita memikirkan program apa yang perlu dilaksanakan untuk membangun pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Kaltim. Jadi, biarkan saja wacana tersebut menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi. Jika Jokowi setuju, barulah kita laksanakan,” tegas Awang.

Namun yang pasti lanjut Gubernur, demi mewujudkan pendidikan anak serta kesejahteraan guru di Kaltim, Pemprov Kaltim akan tetap mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai tanggapan disampaikan peserta diskusi. Mulai dari Baharuddin asal SMPN 15 Loa Janan, mengaku setuju adanya sistem tersebut. Tetapi, perlu dukungan sarana dan pra sarana yang menunjang.

Kemudian, Budiono asal SMAN 1 Samarinda, setuju tetapi edukasi terhadap masyarakat juga diperlukan. Selanjutnya Surya dari Fans Radio RRI Samarinda yang tidak setuju adanya sistem tersebut. Karena sistem yang ada sudah tepat. Hanya saja, perlu penekanan terhadap pendidikan karakter anak, caranya mengajarkan anak tentang kebangsaan Indonesia. (jay/sul/humasprov/bnc)