Deteksi Dini Kebakaran Hutan, Seskab : Presiden Minta Ada Posko Di Tingkat Kecamatan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan tahapan pencegahan dan penanganan sejak awal, agar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seperti yang terjadi pada tahun 2015 kemarin, tidak terulang kembali.

Pertama, yang sudah disiapkan dari awal yakni sistem deteksi dini atau early warning system agar jika terjadi tanda-tanda akan adanya kebakaran di beberapa titik dapat dideteksi dari satelit, sehingga dapat dilakukan pencegahan di awal.

“Yang kedua, tentunya harus ada deteksi dini terhadap hal tersebut, sehingga dengan demikian itu akan dilakukan secara terkoordinasi, di bawah koordinasi Menko Polhukam dan Menko Perekonomian,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8/2016) petang sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi setkab.go.id.

Menurut Seskab, Presiden meminta agar seluruh jajaran membentuk posko karhutla di tingkat kecamatan.

“Nanti akan bersama dengan Kemendagri, TNI, Polri, untuk adanya posko pada tingkat kecamatan,” kata Pramono.

Sementara, terkait kasus-kasus karhutla yang terjadi, yang melakukan pembakaran, menurut Seskab, penegakan hukum harus dilakukan.

“Presiden juga meminta untuk kerja sama di lapangan antara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika), BRG (Badan Reformasi Gambut), TNI, dan Polri bisa dilakukan secara lebih intensif,” lanjut Pramono.

BRG, jelas Seskab, telah menemukan beberapa peralatan-peralatan yang sederhana dan dasar yang bisa digunakan di lapangan, diantaranya melakukan pencegahan awal dengan bor yang bisa dilakukan dengan mudah.

“Sistem bor ini akan dibuat secara masif karena murah, jadi diharapkan bisa mengatasi kebakaran di awal, apabila tempatnya tidak terlalu atau susah dijangkau. Karena dengan sistem bor itu, bisa dilakukan dimana-mana,” terang Pramono.

Berikutnya, lanjut Seskab, dengan pemantauan realtime yang nanti dikoordinasikan dan dapat dilihat di Jakarta beberapa kondisi di lapangan, karena alat pemantau kelembaban gambut ini bisa dideteksi dari awal.

Sementara untuk 8 provinsi yang selalu terjadi kebakaran hutan secara berulang, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, menurut Seskab, Presiden menginstruksikan kepada pimpinan daerah, agar bulan Januari ini sudah menentukan status dari masing-masing daerah.

Ia menyebutkan, dari laporan BMKG kemungkinan kemarau akan mengalami kemunduran dan juga sekarang masih La Nina, sehingga hujan basah terjadi di beberapa daerah.(did/es/bnc)