Pertama Di Indonesia, Kementerian LHK Apresiasi KEE

DENPASAR – Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak melalui Ketua Forum Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay yang juga Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, Riza Indra Riadi serahkan rencana dokumen pengelolaan KEE bentang alam Wehea-Kelay kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diwakili Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Tachrir Fathoni.

Penyerahan tersebut, selain sebagai tanda komitmen Pemprov Kaltim bekerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan orangutan skala bentang alam, juga sebagai bagian dari acara peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang diselenggarakan di Taman Nasional Bali Barat, Rabu (10/8/2016).

“Inisiatif Kaltim dengan menetapkan KEE Koridor Orangutan Wehea-Kelay merupakan hal yang membanggakan dan sangat kami apresiasi, karena ternyata yang pertama kali di Indonesia,” ujar Tachrir Fathoni.

Sementara Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak dalam pesan tertulis yang dibacakan Riza Indra Riadi mengatakan, berdasarkan data diketahui lebih dari 75 persen  populasi orangutan Kalimantan berada di luar kawasan konservasi yang telah ditetapkan pemerintah. Atas dasar itulah, Pemprov Kaltim berinisiatif mengembangkan KEE Wehea-Kelay sebagai komitmen untuk menjaga kelestarian orangutan dalam skala bentang alam.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang juga memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian orangutan. Pihak yang dimaksud, yakni Pemkab Berau, Pemkab Kutai Timur, pihak swasta, masyarakat dan LSM.

“Dipilihnya bentang alam Wehea-Kelay seluas 308.000 hektar menjadi KEE bukan hanya atas pertimbangan pentingnya kawasan menjadi habitat bagi populasi orangutan di Provinsi Kaltim, tetapi juga karena tingginya keanekaragaman hayati dan kandungan stok karbon. Kawasan ini juga berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat termasuk ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.

Awang menambahkan, dalam pengelolaan KEE diterapkan konsep Best Management Practice (BMP) di kawasan hutan produksi, hutan lindung, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan. Ia menekankan, keberhasilan pengelolaan kawasan KEE itu sangat tergantung pada kerjasama para pihak, baik pemerintah, swasta, LSM maupun masyarakat.

Awang menyebutkan, pihak-pihak yang tergabung dalam forum KEE saat ini, yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kaltim, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kaltim, Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea (BP-Huliwa) Kabupaten Kutai Timur, Lembaga Adat Wehea, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, IUPHHK-Hutan Alam PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-Hutan Alam PT Narkata Rimba, IUPHHK-Hutan Alam PT Karya Lestari, IUPHHK-Hutan Alam PT Wanabhakti Persada Utama, IUPHHK-Hutan Tanaman PT Acacia Andalan Utama dan perusahaan perkebunan sawit PT Nusantara Agro Sentosa.

“Forum ini sifatnya terbuka, pemangku kepentingan lain juga dapat bergabung dalam forum untuk berkontribusi langsung dalam pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay. Dengan kebersamaan, maka keberlangsungan hidup orangutan di Wehea-Kelay juga akan lestari,” pungkasnya.(nn)