Majelis Hakim Yang Mengadili Bupati Berau Gagal Paham

Oleh: Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas
Mantan Ketua Panwaslu Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2007

Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atas perkara yang menyeret Bupati Berau dengan Reg. Perk. Nomor: PDM- 113/Berau/Ep.3/07/2018 tanggal 04 Juli 2018, atas nama terdakwa H. Muharram, S.Pd, MM. Bin (Alm) Supu yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 71 (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, belum mengimplementasikan sebuah proses peradilan yang dibangun berdasarkan nilai kebenaran materil, bahkan majelis hakim secara nyata dapat dikatakan gagal paham.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur secara tegas bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga hakim dalam proses persidangan dibebani kewajiban untuk memahami dan mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik fakta hukum maupun fakta empiris (peristiwa  hukum). Terlebih lagi jika dipahami hakikat yang terkandung pada kepala keputusannya yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan kebenaran materil denga memperhatikan segala fakta hukum dan fakta empiris yang terungkap di persidangan.

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh tim penasihat hukum terdakwa, fakta empiris yang terungkap di persidangan sambutan bupati yang disampaikan pada saat dilakukan buka puasa bersama yang oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dianggap telah melakukan kegiatan kampanye yang menguntungkan pasangan calon gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 3. Atas dugaan bahwa Bupati telah melakukan kegiatan kampanye yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, maka Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang substansinya sebagai berikut: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur  sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Di dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (1) hanya memberikan penjelasan tentang Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Di dalamnya tidak terdapat uraian tentang ruang lingkup perbuatan “membuat keputusan” dan “membuat tindakan”. Untuk itu diperlukan suatu  interpretasi  sistematis  dan  logis  terkait  dengan  anak  kalimat  “membuat keputusan” dan “membuat tindakan”. Oleh karena penjelasan Pasal 71 Ayat (1) memberikan batasan bahwa pejabat daerah yang dimaksud di dalam Pasal 71 Ayat (1) adalah sebagaimana yang di atur dalam UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, maka secara mutatis mutandis interpretasi sistematis dan  logis terhadap frasa “membuat keputusan” dan “membuat tindakan” adalah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga hal ini terkait dengan keputusan dan tindakan dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah, dimana keputusan dan tindakan yang dimaksud di dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 adalah dibidang administrasi pemerintahan atau keputusan dan tindakan tata usaha Negara. Keputusan dan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dapat dipastikan adalah keputusan dan tindakan pejabat daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang pemerintahan daerah.

Pasal 1 Angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan Pasal 1 Angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 memberikan pengertian tentang Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan  perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. Berdasarkan pengertian keputusan dan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal  1 angka 7 dan angka 8 UU No. 30 Tahun 2014, maka tindakan bupati dalam memberkkan sambutan di hadapan tim sukses pasangan calon gubernur nomor urut 3 secara yuridis tidak memenuhi unsur sebagai suatu keputusan dan tindakan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan bupati dalam pemerintahan daerah.

Fakta yang terungkap di persidangan tampaknya adalah fakta tentang kegiatan bupati yang memberikan sambutan yang diduga melakukan kampanye yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Jika sambutan bupati itu dianggap suatu tindakan kampanye, maka tindakan tersebut juga harus dibuktikan apakah memenuhi unsur kampanye apa tidak, karena unsur kampanye menurut undang-undang adalah suatu tindakan yang substansinya berupa pemaparan visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Jika fakta yang diungkap di persidangan adalah fakta bahwa bupati melakukan tindakan kampanye, dan jika memang unsur kampanye terpenuhi maka pasal yang dituduhkan atau disangkakan kepada bupati harusnya Pasal 70 Ayat (2) , Ayat (3), dan Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016. Pelanggaran terhadap Pasal 70 ini hanyalah pelanggaran administrasi dan tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 70 ini. Sedangkan jika bupati dituntut berdasarkan Pasal 71 Ayat (1), maka harus dapat dibuktikan adanya keputusan bupati dalam bentuk ketetapan tertulis yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan ternyata dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya suatu Keputusan Bupati atau suatu tindakan bupati dalam rangka melaksanakan keputusan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

Dengan demikian, keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memutus Bupati Berau telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor  10 Tahun  2016  dapat dianggap  suatu  keputusan pengadilan yang telah Gagal Paham, atau dalam istilah hukum adalah keputusan yang keliru dalam penerapan hukumnya. Keputusan ini tampaknya mengabaikan fakta di persidangan, khususnya keterangan ahli yang secara khusus telah menyampaikan keahliannya dalam bidang tindak pidana pemilihan umum.