APBD Dipangkas Pusat, Gerakan 20 Mei Kutai Timur Gugat UU APBN ke Mahkamah Konstitusi

 

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua uji materil Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2018, Rabu (07/02/2018) kemarin. Agenda sidang perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 tersebut beragendakan mendengar perbaikan permohonan yang diajukan pemuda asal Kutai Timur.

Para pemuda yang tergabung dalam Gerakan 20 Mei Masyarakat Kutai Timur itu menguji Pasal 15 ayat 3 huruf d UU Nomor 15/2017 tentang APBN Tahun 2018. Pasal itu mengatur ketentuan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan pemotongan maupun penundaan anggaran oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, ketentuan a quo (tersebut) telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk itu, Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan pasal a quo.

Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Irawan mengatakan, pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon memperbaiki kedudukan serta argumentasi permohonan. Menurut Pemohon, aturan pemotongan dan/atau penundaan pencairan APBN dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d UU a quo (tersebut) bertentangan dengan Konstitusi.

“Pada intinya, kami mengatakan aturan itu melanggar konstitusi jika dilakukan secara sewenang-wenang. Sehingga pada kesimpulan kami, Pasal 15 ayat (3) huruf d sepanjang frasa dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) sehingga kami sampai pada petitum. Kami mohon kepada Hakim Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” jelasnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman mahkamahkonstitusi.go.id.

Selain itu, Pemohon menambahkan alat bukti berupa Putusan MK terkait pengujian UU APBN.

“Kami muat di situ beberapa putusan hal mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian UU APBN. Itu yang kami jadikan referensi utama untuk menguatkan bahwa MK berwenang menguji Undang-Undang APBN,” tandasnya.(ARS/LA/hnf/bnc)