PT Masih Sulit Mendapat Akreditasi, Keberpihakan Pemerintah Dibutuhkan

 

JAKARTA – Berbagai kendala dihadapi dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), seperti kekurangan dosen, dosen belum S2, hingga kekurangan sarana prasana yang semua ini bermuara pada sulitnya Perguruan Tinggi (PT) negeri dan swasta, mendapat akreditasi.

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan civitas academica perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah, di Universitas Palangka Raya, Kalteng, baru-baru ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai, salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan itu adalah anggaran untuk perguruan tinggi yang tidak besar, sehingga hal itu menyisakan persoalan. Komisi X DPR meminta masalah ini menjadi skala prioritas bagi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk diselesaikan.

“Kita tahu anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Kalau kita hitung 20 persen itu harusnya Rp400 triliun. Tapi yang ada untuk Kemenristekdikti hanya Rp42 triliun. Tentu ini menyisakan suatu persoalan,” tegasnya saat pertemuan dengan civitas akamedika perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah di Universitas Palangka Raya, Kalteng, baru-baru ini sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman dpr.go.id, Sabtu (03/02/2018).

Ia menduga, hal itu yang menyebabkan peringkat Indonesia dalam mengembangkan vokasi di era global dan persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia mendapat peringkat 87 dari 127 negara.

“Malaysia mendapat peringkat 37 dan Thailand peringkat 47. Ini terbukti karena anggaran untuk meningkatkan vokasi kita hanya 0,2 persen, sementara di negara lain sudah 2,5 persen,” keluhnya.

Untuk itu, Sutan meminta pemerintah mengambil langkah lebih kongkrit terutama terhadap biaya pendidikan. Karena alokasi besarnya anggaran untuk pendidikanlah yang membuat Indonesia semakin bermartabat.

Sementara Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana menilai, untuk meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi, dibutuhkan keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Sebenarnya ini adalah permasalahan klasik. Setiap kami kunjungan ke daerah, laporannya pasti ini. Lalu kapan ini bisa diselesaikan? Hal itu tergantung keberpihakan pemerintah dalam aturannya. Padahal kita tahu, akreditasi saat ini merupakan cerminan mutu pendidikan,” jelas Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.

Jika Pemerintah, lanjut Meli, dalam hal ini Kemenristekdikti, tidak mampu menyangga seluruh komponen pendidikan, kewenangan itu diserahkan saja kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu pendidikan tinggi.

“Pemda itu punya dana untuk membangun asrama, atau memperbaiki sekolah-sekolah. Tapi tidak ada nomenklatur di Pemda untuk melaksanakan itu. Ketika mereka mengerjakan yang tidak ada dalam nomenklatur, mereka bisa terperangkap dalam hukum. Maka saya katakan, yang bisa menyelesaikan pendidikan kita cuma keberpihakan terhadap pendidikan,” tandasnya.(rnm/sf/bnc)