Hadi Mulyadi : Tak Boleh Ada Diskriminasi Energi

 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia pun memastikan, pihaknya juga mempunyai keinginan kuat untuk membangun PLTN.

“Kalau DPR diminta untuk memperkuat aspek legislasinya, sejak kami berkumpul di Komisi VII, kita punya keinginan kuat untuk membangun PLTN,” ujar Hadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Batan dan Kepala Bapeten di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/01/2018) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman dpr.go.id.

Politisi asal dapil Kalimantan Timur itu mengatakan, Komisi VII telah mendapat informasi dari Dewan Energi Nasional, yang dalam kebijakannya mengatakan bahwa nuklir adalah pilihan energi terakhir. Menurutnya, justru persoalannya bukanlah pada DPR, melainkan pada pemerintah. Sebab berpuluh-puluh tahun tidak ada kemajuan. Ia menilai ada unsur ekonomi politik yang bekerja dari pihak kapitalis, dan tidak menginginkan industri nuklir Indonesia maju.

“Padahal seharusnya tidak boleh ada diskriminasi energi dalam proses pembangunan di Indonesia. Saya curiga ini ada faktor politis dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Indonesia maju. Ini harus kita kejar, demi tercapainya kedaulatan energi,” ucapnya.

“Ini harus kita lawan, sebab mereka ingin Indonesia selalu terbelakang. Dengan berbagai macam alasan. LSM-LSM diongkosi untuk melawan pembangunan PLTN, agar Indonesia tidak pernah maju. Nanti giliran mereka sudah maju, baru kita bangun PLTN. Maka yang terjadi adalah kita ketinggalan selama 50 tahun. Hegemoni kapitalisme global itu harus kita lawan, salah satunya dengan membangun PLTN,” tambahnya.

Ketika diusulkan untuk membentuk kaukus nuklir, tambah Hadi, hampir semua Anggota Komisi VII mendukung kaukus nuklir itu.

“Artinya kita punya keinginan kuat untuk membangun yang lebih efektif, efisien, murah dan lebih berkekuatan yaitu PLTN. Kalau ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama, seperti revisi Undang-Undang Ketenaganukliran, maka akan kita prioritaskan,” pungkasnya.(dep/sf/bnc).