Kelola CSR, Diperlukan Badan Khusus yang Libatkan Masyarakat

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi melontarkan persoalan yang terjadi di daerahnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya, persoalan terkait CSR antara warga sekitar perusahaan dengan perusahaan sangat tinggi.

“Seringnya perusahaan tidak melaksanakan CSR sesuai UU dan peruntukan yang salah, sehingga masyarakat yang terdampak justru tidak mendapat manfaat. Pembangunan tetap dikerjakan di kabupaten dan kota,” ujar dalam audiensi DPRD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Gedung Setjen dan BK DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman dpr.go.id.

Menurut Sunardi, inilah keadaan dimana dalam pengelolaan CSR memerlukan cara dan penanganan khusus, seperti bagaimana mendata dan mengelola bantuan yang diberikan perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk mengatakan, dalam penanganan CSR di suatu daerah, membutuhkan sebuah badan besar yang sifatnya koordinatif.

“Badan itu terdiri dari pemerintah dan tokoh masyarakat daerah terkait,” ujar Johnson.

Johnson pun mengingatkan, terkait CSR ini jangan sampai masyarakat yang terdampak langsung tidak mendapat manfaat dari CSR itu sendiri.

“Di sinilah DPRD masuk untuk terlibat melakukan pengawasan,” pungkasnya.(ran/sf/bnc)