Retorika Lebay Bin Alay

 

SAMARINDA – “Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir semua pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional” (Bertolt Bracht, penyair Jerman)

Bolehlah benci dengan politisi tapi jangan buta politik, sebab politisi itu tidak selalu hitam, politisi bersih juga sangat banyak, dan yang terpenting adalah politik dapat mengubah dunia. Politikus sebagai salah satu profesi yang tidak mengenal kata pensiun, selaiknya di miliki oleh pribadi-pribadi yang berprinsip kuat, berintegritas, tegas, jujur, dan berani. Akal di ujung lidah merupakan landasan utama beropini, sehingga setiap kalimat yang diucapkan semua berdasar atas logika ilmiah.

Namun, politisi telah melupakan habitatnya, prinsip berjalan tidak bergetar dan berkata tidak terdengar, kini semua telah sirna, mungkin saja karena para politisi sekarang ini masuk di zaman milenial dan anak zaman now. Semua diperlihatkan dan dipertontonkan, tiada lagi hak privasi dan kerahasiaan pribadi.

Beberapa waktu yang lalu, di zaman SBY, drama melankolis yang cenderung sensitif, sarat dipertontonkan, begitu juga saat ini, namun kecenderungannya semakin memprihatinkan.

Begitu menyayat hatinya alunan tangis dan kedukaan kalimat di setiap kata yang di lontarkan Hasto Kristiyanto terhadap kejadian yang menimpa Azwar Anas. Akan lebih kuat nuansa perjuangannya bila sang Sekjen yang sanguinis, mengeluarkan kalimat dan performansi perlawanan terhadap politisasi yang menimpa sang rising star dari Jawa Timur.

Kembali kita tergelitik melihat dinamika politik Kaltim, lobby-lobby politik dalam ruang tertutup nan rahasia, pun sekarang di pertontonkan politisi Kaltim.

Surat pernyataan yang bergentayangan di dunia maya, menjadi trend para politisi. Yusran Aspar menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Gerindra Kaltim, setelah Prabowo Subianto memutuskan mencalonkan Isran Noor yang non kader sebagai Gubernur Kaltim. Surat yang telah menjadi konsumsi publik ini, menjadi fenomena baru di Kaltim. Bagaimana tidak, efek surat ini sangat kuat, Yusran Aspar dianggap terdzolimi dan menjadi magnet bagi lawan politik Isran Noor.

Bak menjilat ludah, Rusmadi bolak-balik menyatakan sikap untuk maju sebagai cagub, namun kembali bersikap untuk tidak akan mencalonkan diri, agar tetap sebagai Sekprov demi menjaga netralitas ASN, terakhir kembali mencalonkan diri melalui koalisi PDIP dan Hanura, lucunya kader PDIP sendiri di DPR RI, yang dirancang dari awal untuk dicalonkan, tidak diminati, yang kemudian berlabuh di hati Demokrat untuk bergandengan bersama Syaharie Jaang.

Surat Rita Widyasari pun terkena imbasnya, surat yang seharusnya menjadi konsumsi internal karena isinya sangat subjektif, kini menjadi viral di media sosial, dijadikan bergainning value untuk kepentingan tertentu, yang membuat DPP PG menyatakan sikap keras terhadap surat tersebut. Terakhir sang penulis surat merasa tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai kondisi politik yang terjadi, sehingga tergiring melakukan hal tersebut. Politik ternyata memanfaatkan peluang dan ruang sekecil apapun.

Rizal Effendi yang gagal menjadi pendamping Syaharie Jaang, juga terkontaminasi membuat surat jeritan hati terhadap perlakuan koleganya tersebut. Terakhir, Makmur HAPK juga memberikan surat pernyataan resmi, menceritakan semua orang yang pernah melakukan lobby politik terhadap dirinya. Sifat politisi yang cenderung plegmatis ini telah membuka warna-warni kesakralan pertemuan rahasia dan politik barter para politisi kawakan di Kaltim.

Berseliwerannya postingan para ketua dan pimpinan Partai Politik Kaltim di media sosial, yang sangat multi tafsir bahkan cenderung membingungkan bagi konstituen, namun tersirat untuk membuka proses negosiasi dan bergainning dalam perkawinan politik agar bernilai tinggi karena mendekati injury time pendaftaran Cagub dan Cawagub di KPU Provinsi Kaltim, menjadi tradisi negatif dalam tata kerja partai politik, sangat bernuansa pragmatisme, dipertontonkan secara terbuka tanpa moralitas dan norma.

Terakhir, fenomena umum yang acap kali terjadi adalah gagal pahamnya partai politik dalam mencetak regenerasi kader dan menjaga bangunan yang bernama partai karena mencalonkan non kader dan atau non politisi sebagai kepala daerah, tanpa sadar politisi telah membuka ruang deparpolisasi. Di lain sisi, ada sesat berpikir dari kalangan profesionalisme untuk menjadi kepala daerah melalui jalur partai politik, padahal undang-undang telah menyediakan lintasan yang bernama independen atas dasar dukungan dari masyarakat. Anehnya kalangan profesionalisme ini, menggunakan kekuasaan posisinya untuk mengambil alih kepemimpinan di perahu yang bernama partai politik.

Retorika Lebay Bin Alay telah dipertontonkan politisi negeri ini, kewajiban partai politik untuk melahirkan kader-kader bersih yang berintegritas untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

(*Penulis Muhammad Husni Fahruddin Al Ayub)