Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Bagian 2) : Pasca Ditahannya Rita Widyasari

 

JAKARTA – Beberapa lembaga survei telah menggelar survei popularitas dan elektabilitas sejumlah kandidat pada pemilihan Gubernur Kaltim 2018. Hasilnya pun bahkan sudah juga diketahui, dimana Rita Widyasari menjadi calon gubernur terkuat, bahkan dengan interval yang begitu jauh dengan calon-calon gubernur lainnya. 

Berikut hasil survei popularitas dan elektabilitas dari beberapa lembaga survei :

       A. Indonesia Network Election Survey (INES) (Survei pada tanggal 14-25 Juli 2017)

  1. Rita Widyasari (28,2 persen)
  2. Yusran Aspar (12,6 persen)
  3. Rizal Effendi (12,1 persen)
  4. Syaharie Jaang (11,9 persen)
  5. Isran Noor (10,4 persen)
  6. Awang Ferdian Hidayat (5,8 persen)
  7. Andi Sofyan Hasdam (3,1 persen)
  8. Makmur HAPK (3,4 persen)
  9. Ismael Thomas (1,6 persen)
  10. Farid Wadjdy (1,1 persen)
  11. Hadi Mulyadi (1,3 perse)
  12. Belum menentukan pilihan (8,5 persen)

       B. Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) (Survei pada tanggal 11 September 2017)

  1. Rita Widyasari (32,79 persen)
  2. Syahrie Jaang (13,56 persen)
  3. Yusran Aspar (7,45 persen)
  4. Isran Noor (6,97 persen)
  5. Farid Wadjdy (6,54 persen)
  6. Rizal Effendi (5,46 persen)
  7. Mahyudin (3,73 persen)
  8. Makmur HAPK (3,40 persen)
  9. Andi Sofyan Hasdam (3,08 persen)
  10. Masjaya (2,92 persen)
  11. Ismael Thomas (2,75 persen)
  12. Hadi Mulyadi (2,48 persen)
  13. Zuhdi Yahya (1,35 persen)
  14. Belum menentukan pilihan (7,52 persen)

     C. Beberapa hasil survei terkini yang dilaksanakan oleh beberapa tokoh politik atas nama pribadi maupun mewakili partai politik, namun tidak bisa dipublikasikan lantaran hasil survei mencakup secara utuh fakta yang terjadi di lapangan dan berisi strategi dan taktik dalam mendulang suara ataupun sebaliknya menekan suara orang lain, tapi kisaran tersebut tidak begitu signifikan jauh berbeda, pasca ditahannya Rita Widyasari. Adapun hasil surveinya yang penulis peroleh dari beberapa sumber, yakni :

  1. Syaharie Jaang (15,3 persen)
  2. Isran Noor (7,4 persen)
  3. Yusran Aspar (7,2 persen)
  4. Rusmadi Wongso (5,9 persen)
  5. Safarudin (5,4 persen)
  6. Andi Sofyan Hasdam (3,9 persen)
  7. Awang Ferdian Hidayat (3,2 persen)
  8. Makmur HAPK (3,1 persen)
  9. Rizal Effendi (1,8 persen)
  10. Farid Wadjdy (1,6 persen)
  11. Hadi Mulyadi (1,3 persen)
  12. Nusyirwan Ismail (0,5 persen)
  13. Adi Darma (0,4 persen)
  14. Ahmad Djaelani (0,4 persen)
  15. Mudiyat Noor (0,3 persen)
  16. Rahasia (15 persen)
  17. Tidak tahu atau tidak mau menjawab sekitar 25 persen

Baca Juga : Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Bagian 1)

Hasil survei terakhir ini menunjukkan tidak ada signifikansi perubahan pasca ditahannya Rita Widyasari pada kandidat calon gubernur lainnya, artinya pemilih Rita Widyasari saat ini tidak memilih ke pilihan lainnya, mereka berada di posisi rahasia dan tidak tahu atau tidak mau menjawab yang kemudian dimasukan dalam kelompok swing voters, menunggu siapa yang layak atau paling tidak memiliki kesamaaan seperti Rita Widyasari.

Inilah kemudian betapa pentingnya arahan dan dukungan politik dari Rita Widyasari bagi calon-calon gubernur tersebut dengan harapan instrumen yang melingkar, simpatisan dan loyalis serta pemilih setia bergeser menjadi milik mereka.

Gambaran hasil survei tersebut mendeskripsikan, jika Rita Widyasari menjadi calon gubernur terkuat, bahkan dengan interval yang begitu jauh dengan calon-calon gubernur lainnya, maka dapat dipastikan dirinya akan memenangi kontestasi pemilihan gubernur di tahun 2018.

Sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) yang terpilih dua kali, sosok perempuan ini sangat disegani di dunia politik. Di tahun 2010, di tengah jatuhnya popularitas Partai Golkar di tingkat nasional, khusus di Kabupaten Kukar, beban itu terasa semakin berat akibat vonis hukum Ketua Golkar Kaltim dan juga Bupati Kukar Syaukani HR.

Namun, disinilah sosok Rita Widyasari sebagai politikus handal dari genetis sang ayahanda terlihat, di tengah terpaan badai yang kuat, muncullah sosok-sosok yang semakin menjerembabkan psikis dirinya, Samsuri Aspar yang otomatis menjadi Bupati, kemudian digantikan dengan beberapa pejabat sementara, yang kesemuanya tidak memberikan ruang bagi gerak politik dirinya.

Bak jatuh tertimpa tangga pula, sebenarnya kompetisi di tahun 2010 itu sangat berkelas, karena diikuti oleh figur-figur handal, Awang Ferdian Hidayat yang didukung sang ayah Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kalimantan Timur, Awang Dharma Bakti sebagai mantan penjabat Bupati Kukar dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim pun sangat dikenal masyarakat Kukar, Sugianto yang sebelumnya menjabat kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Kukar dan merupakan orang dekat Syaukani saat itu, namun dengan sejarah sepak terjang sang Ayah, kekuatan instrumen pemikir yang mengitari Rita, maka terpilihlah dirinya sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015.

Kekuatan dan kesahihan berpolitik orang-orang di belakang Rita, baik tim sukses, tim relawan, tim simpatisan, tim teknologi, tim survei, tim pencitraan, tim media, tim cyber dan tim ahli, menunjukkan kelasnya dengan mendapatkan 19 kursi pada pemilu legislatif tahun 2014 dan menghantarkan Rita sebagai Bupati Kukar untuk kedua kalinya dengan persentase suara independen terbesar se-Indonesia di tahun 2015. Sebagai catatan, Rita mengikuti pemilihan Bupati Kukar melalui jalur independen dikarenakan dualisme Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Pergerakan Rita selanjutnya adalah menjadi Ketua DPD Golkar Kaltim, agar dapat dengan mulus menjadi Gubernur perempuan pertama di Kaltim. Strategi berjalan mulus dan menempatkannya di ranking teratas hasil survei sebagai calon terkuat Gubernur Kaltim tahun 2018-2023.

Perjalanan politik Kaltim menuju Pemilihan Gubernur Provinsi Kaltim tahun 2018 berjalan dinamis, atraktif, manuver, opini bombastis, perang pemikiran dan pertunjukan pencitraan untuk upgrade popularitas berseliweran di badan-badan jalan, di media cetak dan elektronik serta di media sosial.

Pada tanggal 06 Oktober 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Rita Widyasari, seketika perpolitikan di Kaltim meredup, bak layu sebelum berkembang, tidak ada lagi keramaian di media sosial, sunyinya perhelatan-perhelatan yang dilaksanakan para tim sukses calon gubernur, sampai saat ini, publik Kaltim belum tahu pasti, siapakah yang maju sebagai pasangan di pilgub nantinya, hingga saat ini belum ada kepastian partai politik mana yang berkoaliasi agar kuota untuk mengusung calon bisa dilakukan.

Anehnya, partai Golkar sebagai satu-satunya partai politik yang dapat menyediakan perahu bagi pasangan calon di pemilihan Gubernur juga tidak bereaksi, kesan adanya kepentingan internal yang belum terkonsolidasi begitu menyeruak, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim belum bisa memutuskan apakah akan tetap mendukung Rita sebagai calon gubernur atau meninggalkannya, apalagi memastikan posisi Rita sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim.

Bila menelisik tentang Golkar di Kaltim, maka akan diketahui bahwa hanya ada tiga orang politisi Golkar yang berasal dari Kaltim dan menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, yakni Mahyudin sebagai anggota dewan Pakar DPP Golkar, yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR RI, Sofyan Hasdam selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan dan Khairudin sebagai anggota koordinator bidang pemenangan pemilu wilayah Kalimantan Timur di DPP Golkar dan juga sebagai ketua badan pemenangan pemilu di DPD Golkar Kaltim.

Namun saat ini, Khairudin sedang bermasalah hukum bersama-sama Rita Widyasari. Artinya, sangat sedikit politisi Golkar di Kaltim yang menjadi pengurus di DPP Golkar, sehingga itulah yang membuat Golkar Kaltim tidak bisa menjaga kedaulatan dan kemandiriannya, selalu mudah untuk diintervensi dan disusupi oleh kepentingan-kepentingan oknum pengurus di DPP Golkar.

Lihat saja, hanya dalam waktu beberapa tahun ini, Golkar Kaltim selalu bergoyang, tumbangnya Syaukani, munculnya Mahyudin, terpilihnya Mukmin yang tidak dapat bertahan, karena atas usulan pemilik suara di Kabupaten/Kota ke DPP Golkar, maka dilaksanakanlah Musyawarah Daerah Luar Biasa (musdalub) dengan terpilihnya Rita Widyasari, kemudian keluarnya ketua Dewan Pertimbangan Awang Faroek Ishak dari Golkar Kaltim, terakhir per 15 Desember 2017, keluarnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian Rita Widyasari sebagai Ketua Golkar kaltim dan menunjuk Andi Sofyan Hasdam sebagai pelaksana tugas Golkar Kaltim. Inilah konsekuensi partai besar yang dinamis dan tidak sentralistik pada sosok figur, Golkar menjadi sebuah partai politik yang sangat dinanti-nanti publik dalam setiap permainannya.

Sebagai pemenang pemilu legislatif di Kalimantan Timur, DPD Golkar Kaltim, DPD Kabupaten/kota, tentu saja diisi oleh ketua-ketua DPRD, bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota, mantan pejabat birokrat ataupun pengusaha handal, sehingga Golkar Kaltim sangat seksi dimata politikus karena bila mesin partai bekerja maksimal ditambah dengan pengaruh tokoh-tokoh Golkar se-kaltim, maka pendulangan suara akan terjamin. Untuk hal tersebutlah, Golkar Kaltim menjadi sangat seksi di mata para politikus.

(*Penulis Muhammad Husni Fahruddin Al Ayub)