DPR RI Desak Pemerintah Tarik Buku Ajar Soal Yerusalem

 

JAKARTA – Polemik soal isi buku pelajaran IPS untuk kelas 6 SD/MI, yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, membuat DPR RI meminta segera ditariknya buku tersebut dari peredaran. Pasalnya, selain merupakan tindakan yang fatal dan ceroboh, juga membuktikan belum efektifnya Undang-Undang Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan.

Bahkan, penjelasan penerbit buku terkait permasalahan tersebut, dinilai Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati, sama sekali tidak menjernihkan masalah, justru membuat masalah baru. Menurut Reni, ada kesan penerbit cuci tangan atas masalah tersebut.

“Harusnya tidak sekadar merevisi materi buku ajar tersebut, namun menarik seluruh buku yang beredar di pasaran dengan mengganti buku baru hasil revisi,” ungkapnya, Rabu (13/12/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman dpr.go.id.

Ironinya, peristiwa yang muncul ke publik ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3/2017. Apalagi, dikatakan Reni, Pasal 69 tersebut secara jelas mengatur, jika mekanisme pengawasan terhadap sistem perbukuan melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku perbukuan.

“Dalam kasus ini, kontrol terhadap produksi buku tersebut sangat lemah, baik di sisi internal penerbit maupun di eksternal penerbit seperti pihak sekolah termasuk pemerintah. Oleh karenanya, saya meminta pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah untuk memberi perhatian secara serius terhadap penerbit tersebut. Bila perlu, seluruh cetakan dari penerbit tersebut untuk diaudit untuk mengantisipasi peristiwa sebelumnya terjadi lagi,” tegasnya.

 

Senada dengan Reni, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar buku tersebut segera ditarik dari peredaran. Dikatakannya, peran Kementerian Pendidikan Nasional dipertanyakan atas beredarnya buku tersebut. Fadli menuding, Mendiknas tidak selektif terhadap hal yang sangat sensitif tersebut.

“Inikan hal yang sangat sensitif kalau salah menyebut ibu kota negara lain saja bisa salah, apalagi ini di negara yang dianggap kontroversial dan masih ada proses perundingan perdamaian soal Israel ini. Harusnya ada yang bertanggung jawab, jangan hanya menerbitkan buku saja, tapi harus ada yang bertanggung jawab soal ini kenapa ini bisa lolos. Saya kira buku tersebut harus dikoreksi atau malah ditarik. Karena ini nanti akan menimbulkan kontroversi,” tegasnya di ruang Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu, (13/12/2017)

 

Sementara Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menilai, mencuatnya materi buku tersebut, menunjukkan Undang-Undang Nomor 3/2017 masih belum berjalan efektif. Sebab, jika efektif, tidak bakal terjadai masalah ini. Selain itu, ia menilai, kandungan buku tersebut dapat masuk kategori bertentangan dengan Pancasila.

"Pancasila sebagai norma dasar yang memiliki spirit yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yakni turut serta menjaga ketertiban dunia. Jelas dalam kasus Israel tersebut bertentangan dengan spirit konstitusi kita. Miris saja, kita menolak penjajahan dan mendorong ketertiban dunia, tetapi buku ajar justru menjadi agen promosi Israel," kata Anang melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (13/12/2017).

Berdasarkan penelusuran, penyebutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terdapat di halaman 69. Buku tersebut disusun oleh Sutoyo dan Leo Agung. Kemendiknas membeli hak cipta buku tersebut dari CV Sahabat. Kemudian, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud pada 2009 silam.

Di bagian sampul belakang buku tertulis kalimat "Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.(hs, ndy, mp/bnc)