70 Persen APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS, Menkeu Geleng Kepala

 

JAKARTA – Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, Sri Mulyani menemukan fakta bahwa APBD sebagian besar dihabiskan untuk biaya belanja pegawai.

Dikatannya, pada tahun 2016 sebesar 70,9 persen dari total APBD di provinsi maunpun kabupaten/kota, untuk belanja pegawai dan meningkat tiap tahunnya.

“Di kabupaten/kota hampir separuh APBD untuk gaji, ini tidak ada ruang berbagi untuk kegiatan di daerah. Mayoritas APBD dibelanjakan untuk pegawai, bahkan pegawai belum tentu laksanakan tugas layani masyarakat. Sebenarnya kalau layani masyarakat dengan baik, itu masih kasih benefit untuk masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Workshop Golkar mengenai APBD di Hotel Merlynn, Jakarta, Kamis (1/12/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman srimulyani.id.

Menurut Sri Mulyani, belum adanya standar program dan kegiatan daerah yang membuat APBD sering kali tak tersalurkan dengan baik. Dia menyatakan, saat ini, terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah atau terdapat 19.500 program atau 277.000 kegiatan, namun tidak memberikan hasil (nihil).

Dengan kata lain, daerah menggunakan dananya untuk mengerjakan program-program yang tidak produktif. Berbeda halnya dengan pusat yang memiliki standar program dan kegiatan, sehingga memiliki arahan yang jelas.

“Di satu kabupaten itu bahkan miliki 600 program. Sudah uangnya sedikit, programnya banyak. Biasanya habis (uangnya-red) untuk panitia program, sehingga betul-betul tidak dirasakan manfaatnya ke masyarakat,” jelasnya,

“Kegiatan yang bervariasi antara daerah begitu banyaknya sehingga tidak fokus dan hasilnya sangat nihil,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola-pola lama, melainkan fokus pada program-program yang sedang dijalankan termasuk infrastruktur.

Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa, mengatakan, politik anggaran memang penting, tapi pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola lama.

“Pola lama seperti apa? Yang saya pelajari dari walikota, gubernur itu mirip-mirip artinya apa? Kalau ada anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD satu kabupaten, langsung dibagi ke dinas-dinas, tahun depannya naik 10 persen menjadi Rp1,1 triliun, yang kenaikan Rp100 miliar dibagi 10 persen dinas ini. Kebanyakan seperti itu," katanya.

Presiden juga mendapati fakta sebagian besar yang menentukan pengelolaan dana tersebut justru Kepala Dinas Keuangan, Badan Keuangan Daerah, dan Bappeda.

"Yang ngedrive (mendorong) itu lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan berarti sekarang Badan Keuangan Daerah dan Bappeda-nya bukan harusnya yang menentukan, saya ingin gubernur, bupati, walikota, saya ingin infrastruktur," katanya.(srimulyani.id/bnc)