"Yang Mau Hidupkan Lagi Komunisme Akan Dilibas"

 

Nusa Tenggara Timur – Saat kunjungan ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan tentang potensi ancaman yang membahayakan NKRI. Kata dia, banyak ancaman yang membahayakan keutuhan negara, mulai dari narkoba, terorisme, sampai paham radikal yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila dan merubuhkan negara kesatuan. Mereka mengancam NKRI, harus dilibas. Karena NKRI dan Pancasila harga mati.

"Saya kira narkoba harus hati-hati. Perbatasan juga area rawan penyeludupan narkoba. Jalin komunikasi dengan pemerintah sahabat kita Timor Leste untuk bisa menekan angka narkoba," kata Tjahjo di Belu, NTT sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kemendagri.go.id, Rabu (01/11/2017).

Jalur masuk narkoba, kata Tjahjo, memang paling banyak lewat Kepulauan Riau, atau lewat jalur tikus di Entikong. Jalur tikus di Skouw, Papua juga harus dicermati.

"Di Skouw saja saya kira ada rumah yang dibakar karena untuk nimbun narkoba," ujarnya.

Ancaman lain yang tak kalah serius, kata dia, yakni paham radikal dan terorisme. Konstitusi memang menjamin setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, berormas dan berpartai. Konstitusi jamin itu. Tak ada yang melarang, warga negara bikin ormas. Ia persilahkan jika ada yang ingin membuat ormas dengan nafas keagamaan.

"Silahkan ormas yang orientasi khotbahnya Katolik sesuai ajaran dan kitab suci. Ya, kalau yang Islam juga sesuai Quran dan hadist, yang Hindu, Budha juga sama. Tapi sebagai ormas prinsip harus tetap komit menjaga ideologi Pancasila," kata dia.

Jangan kemudian, lanjut Tjahjo, punya agenda lain yang mengancam keutuhan NKRI. Ia contohkan kasus Gafatar. Kata dia, Gafatar merupakan ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Saat terdaftar, Gafatar merupakan ormas yang sifatnya sosial.

"Tapi dia rekrutmen tertutupnya kita kecolongan, rekrutmen terbukanya enggak tahu, pada saat tahap hijrah dia punya agenda, ingin merubah ideologi negara kita. Ingin merubah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan ingin memperkeruh NKRI," katanya.

Karena itu, kemarin UU Ormas yang tidak lengkap isinya, disempurnakan dengan dikeluarkannya Perppu Ormas. Dalam UU Ormas yang lama, paham yang dilarang hanya komunis, atheis, Leninisme dan Marxisme. Ternyata muncul paham atau ajaran baru, yang tidak masuk dalam UU Ormas.

"Nah Pak Jokowi mengambil sikap tegas kalau enggak negara ini bisa pecah. Kita ambil keputusan harus berani menentukan sikap, siapa kawan, siapa lawan pada perorangan, kelompok, golongan yang dia terang-terangan," katanya.

Karena itu, ia minta jajaran Kesbangpol di daerah, menjaga hal yang sudah jadi harga mati. Seperti tentara menjaga Sapta Marganya. Bagi tentara, Sapta Marga adalah marwah. Harga mati.

"Bagi tentara Sapta Marga ya sampai mati ya Sapta Marga. Sudah tidak bisa tawar menawar. Misal, PKI sudah jadi organisasi terlarang, orang mau membuat ajaran itu hidup lagi, ya harus dilibas dulu termasuk Marxisme, Leninisme. Nah ini ajaran-ajaran lain yang sudah harus dicermati dengan baik," tuturnya.

Karena menurut Tjahjo, Perppu Ormas yang telah disetujui kemarin, harus diletakkan sebagai instrumen untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo mengucapkan terima kasih kepada Bupati Belu yang telah mengundangnya. Ia berharap, bisa kembali datang menyambangi Belu. Apalagi ada beberapa agenda Presiden Jokowi di NTT, misalnya meresmikan proyek irigasi. Tjahjo juga sangat senang dengan sikap warga di Belu.(Puspen Kemendagri/bnc)