Tolak Perppu Ormas dan Kebangkitan PKI

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Kebangkitan PKI. Hal itu dikatakannya saat menerima perwakilan Aksi Bela Islam 299 di Ruang Tamu Pimpinan di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/09/2017).

“Kami mengucapkan terimakasih atas dua isu yang bapak dan ibu sampaikan. Pertama tentang Perppu Nomor 2/2017. Kedua mengenai komunis. Mengenai Perppu saya dari awal pertama terus menolak, Fraksi Gerindra juga menolak. Mengenai bangkitnya kembali komunis saya juga menolak karena tidak sesuai dengan UUD 45 dan TAP MPRS Nomor 25,” tegasnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman dpr.go.id.
 
Pimpinan DPR Korpolkam ini mengatakan, Perppu tersebut akan dibahas di Komisi II DPR RI dan akan diparipurnakan untuk dimintakan persetujuan pada pertengahan Oktober sebelum masa sidang berakhir.
 
“Sejauh ini kita belum mengetahui siapa yang mendukung atau menolak Perppu ini . Masih ada satu bulan silahkan saudara menyampaikan aspirasi kami siap menerima,” ungkapnya.
 
Dalam pertemuan singkat itu, Pimpinan Komisi II DPR juga menyatakan siap menerima, mendengar seluruh aspirasi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi baik yang pro maupun kontra.
 
“Perppu ini perlu dibahas karena bertetangan dengan prinsip hukum, maka dari itu kami menerima setiap aspirasi yang akan disampaikan, masih ada waktu satu bulan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Muzammil Yusuf.
 
Adapun Resolusi Aksi Bela Islam 299 yang disampaikan ke DPR adalah, “Kami umat Islam dari berbagai lapisan menyampaikan dua permintaan kepada DPR dan pemerintahan Jokowi. yaitu mengenai Perppu Nomor 2/2017 dan kebangikantan komunis yang meresahkan masyakat dan kehidupan nasional," tegasnya.
 
“Pemerintah harus bertindak tegas atas kebangkitan TKI, karena tidak sesuai dengan Tap MPRS Nomor 25 yang sampai saat ini tetap berlaku menetapkan pembubaran PKI. Apalagi kita tahu PKI perah berkhianat pada tahun 65. Kebangkitan PKI merupakan bahaya yang harus diwaspadai,” tandasnya.(ria, mp/*bnc)