Pemerintah Jamin Akurasi Data Kependudukan

 

JAKARTA – Kerjasama data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan pihak swasta, khususnya lembaga perbankan terus digenjot. Pemerintah pun menjamin akurasi data kependudukan yang nantinya diperuntukan untuk kepentingan perusahaan.

Seperti disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat melakukan kerjasama dengan UOB Indonesia di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Senin (07/08/2017). Tjahjo menegaskan, jika kerjasama ini paling lambat awal tahun depan sudah selesai semua.
 
“Lembaga-lembaga yang sudah terintegarsi dalam upaya pemerintah memberikan jaminan data, sehingga memudahkan semua pihak agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Tjahjo sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kemendagri.go.id.
 
Dirjen Dukcapil kata Tjahjo, terus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah 1 juta data ganda. Tjahjo meminta dengan bantuan dari lembaga perbankan bisa membantu data ganda sehingga, tidak ada keraguan dari semua lembaga-lembaga, baik swasta ataupun pemerintah terkait dengan data kependudukanyang sah.
 
“Orang boleh punya beberapa rekening bank, tapi data (kependudukan)-nya harus tatap satu,” ujarnya.
 
Dijelaskan Tjahjo ini sudah diamanatkan dalam UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa data yang bersumber dari Kemendagri ini untuk layanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
 
“Maka lembaga pengguna yang sudah bekerjasama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan NIK dan E-KTP sejumlah 234, baik swasta atau pemerintah. Dengan database yang dimiliki negara/pemerintah ini kami menjamin akurasinya. Mengingat kalau kita melakukan sinkroniasasi dengan perekaman iris mata dan sidik jari,” tegasnya.
 
Terkait dengan pengadaan E-KTP sendiri, Mendagri memastikan akhir tahun 2017 ini akan rampung. Karena pihaknya sudah menyebarkan 7 juta blanko KTP dan cadangan 1 juta di pusat. Menurut Tjahjo hampir 96 persen masyarakat sudah melakukan perekaman dengan baik.
 
“Kita berharap proses E-KTP ini bisa berakhir pada akhir tahun 2017 ini,” ujarnya.
 
Tjahjo meminta maaf karena proses sempat terhambat 1,5 tahun kemarin.
 
“Maret saya beranikan diri untuk teken kontrak pencetakan ulang dari kekurangan 7 juta ini. Mudah-mudahan bisa selesai, sehingga pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
 
Untuk mempermudah penggunaan KTP, Mendagri mengatakan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit terkait dengan rekam medis. Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan mengadakan kerjasama dengan 300-an perbankan dan lembaga swasta, kepolisian dan BNN.
 
“Ini contoh kecil yang menjadi beban tanggungjawab Kemendagri menyangkut KTP. Karena ini adalah nyawa ke dua warga Indonesia,” tutupnya.(Puspen Kemendagri/bnc)