MKD Dapat Tindak Tegas Anggota DPR Tersangkut Hukum, Tanpa Tebang Pilih

 

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebagaimana diatur dalam UU MD3 Nomor 17/2014 memiliki tugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR dan MKD berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

“Bila ada anggota DPR RI yang tersangkut masalah hukum dan itu ditangani oleh kepolisian, maka itu dapat dikonfirmasikan ke MKD. Walaupun mereka adalah pejabat negara, MKD dan Kepolsian dapat menindak tegas anggota DPR yang tersangkut hukum tanpa tebang pilih,” tutur Maman Imanulhaq, beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Jumat (28/07/2017).

Menurutnya, sosialisasi MKD sangat penting karena Alat Kelengkapan DPR tersebut untuk menjaga kehormatan DPR, MKD juga bertugas melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sehingga DPR yang memiliki tugas mengemban kepentingan rakyat dapat melakukan amanahnya dengan baik.

Maman Imanulhaq memberikan contoh ketika anggota DPR RI Dapil Jawa Timur melakukan KDRT kepada pembantu rumah tangganya, tugas MKD berkordinasi dengan aparat terkait untuk menindak dan memberikan hukuman berupa sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemecatan.

Politisi Agung Widyanto juga menuturkan MKD dalam perannya seperti pisau bermata dua, di satu sisi ingin menegakkan kode etik kehormatan DPR. Di sisi lain kita menjaga marwah agar tetap terlindungi, apapun kesalahan anggota kita wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Menjaga kehormatan dewan sangat penting karena jangan sampai ulah segelintir orang kohormatan DPR tercoreng,” tukas Agung menambahkan.(ryan, mp/bnc)