Persiapan Pilkada 2018 Digelar, Antisipasi Daerah Rawan Konflik

 

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) pada Jumat (28/07/2017). Kegiatan tersebut membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daearh (Pilkada) Serentak 2018 dan sejumlah isu-isu politik nasional yang berkembang belakangan ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, penting bagi pemerintah untuk membangun komunikasi dengan seluruh jajaran stakeholder termasuk para tokoh masyarakat, agama dan adat di masing-masing wilayah untuk menjaga stabilitas baik di tingkat nasional, maupun daerah.

“Membangun pola pikir yang komprehensif itu penting. Kalau komunikasi baik, bisa menjaga stabilitas,” kata Tjahjo dalam sambutannya di Hotel Aryaduta Jakarta, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Rapat kordinasi (Rakor) ini juga menjadi hal yang utama guna membahas persiapan pemerintah menghadapi pelaksanaan Pilkada 2018. Ia juga memberikan apresiasi kepada petugas keamanan, yakni jajara TNI/Polri, BIN serta Satpol PP yang telah memberikan sumbangsih besar menjaga kondusifitas wilayah selama pilkada.

“Kita memasuki tahapan tahun politik, di mana 2018 nanti memasuki pilkada serentak. Kami juga berterima kasih kepada polisi, TNI, Satpol PP yang pada dua kali pilkada serentak sebelumnya, pilkada berjalan relatif aman,” tambah Tjahjo.

Mendagri Tjahjo juga mengingatkan agar jajaran Kemendagri, khususnya Ditjen Polpum bisa melakukan antisipasi untuk daerah yang dinilai rawan konflik. Begitu juga pemerintah daerah (Pemda) diminta bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi di daerah.

"Jadi harus secara detail didata semua. Mana desa yang berpenduduk besar yang berpotensi mengalami konflik. Semua itu harus dicermati dengan baik agar pelaksanaannya juga baik," kata Tjahjo.

Persiapan pilkada 2018 sendiri, kata Tjahjo sekarang masih berjalan. Pelaksanaanya masih lama, sehingga cukup waktu hingga Desember nanti menyelesaikan tahapan-tahapan persiapan tersebut. Begitu juga masalah anggaran, menurut dia terbilang cukup dan tercukupi. Pemda yang melakukan perhitungan terhadap kebutuhan tersebut.

“Hanya prosesnya kan daerah masih saling tawar, menawar apakah misalnya satu rapat cukup dua botol minuman atau 10 botol, apakan perlu sewa mobil atau membelinya. Apalagi harga antar daerah berbeda-beda, di Papua dan Jawa kan berbeda,” tambah dia.

Terkait isu nasional yang tengah berkembang sekarang ini, ia berpesan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk setia kepada NKRI dan Pancasila. Ia mengimbau agar aparaturnya tidak terikat dan terlibat dalam gerakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai bertentangan dengan landasan dan dasar negara.

“Harus terus kita jaga kesatuan dan persatuan. Anti radikalisme itu harus dimulai dari PNS supaya stabilitas itu terus terjaga,” tutup dia.(Puspen Kemendagri/bnc)