Kosongkan Kolom Agama di KTP untuk Penganut Aliran Kepercayaan

 

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), memastikan kolom agama di KTP elektronik (E-KTP) bagi penganut aliran kepercayaan harus dikosongkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, kalau seluruh warga negara Indonesia memang berhak mendapatkan KTP sebagai identitas kependudukan mereka. Namun ada aturan sebagai prinsip, sehingga mereka harus patuh dan taat terhadap ketentuan tersebut.

“Bagi pemeluk Ahmadiyah misalnya, kalau mau diisi kolom agama KTP, ditulis Agama Islam, tidak boleh ditulis kolom agama dengan Ahmadiyah, karena agama yang sah sesuai undang-undang,” kata Mendagri Tjahjo di Jakarta, Selasa (25/07/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com, dari laman resmi kemendagri.go.id, Rabu (26/07/2017).

Dirjen Duckapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, bagi warga yang meyakini aliran tertentu di luar agama yang diakui pemerintah, maka kolom agama di E-KTP bisa dikosongkan.

“Karena dalam undang-undang dikatakan hanya enam agama ditulis, di luar itu tidak boleh. Kalau tulis Islam boleh karena agama, hanya enam agama itu yang boleh. Di luar itu kolom agama kosong,” kata dia.

BACA JUGA : Kolom Agama di KTP Hanya Untuk 6 Agama Diakui UU

Zudan mengaku telah membahas masalah kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan tertentu bersama sejumlah pemerintah daerah (Pemda).

“Ini sudah jadi agenda yang saya bahas setahun lalu karena Pemda juga ada keinginan menjaga kondusivitas daerah. Prinsipnya, kita akan buat semulus mungkin agar penduduk berhak mendapatkan KTP,” kata Zudan.

Pemberian E-KTP bagi penganut aliran kepercayaan tertentu, kata dia menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas di daerah. Sebab, pemerintah menjamin seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh E-KTP tanpa terkecuali.(Humas/AMI/bnc)