Mendagri: Pemda Mulai Menginisiasi Perda Ormas

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, kalau banyak daerah sudah mulai menginisiasi pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas). Rujukannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Dia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) dan pusat memiliki satu keinginan yang sejalan. Sebab, ormas bukan hanya terdaftar di tingkat pusat, melainkan di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perlu ada aturan yang tegas mengatur ormas-ormas lainnya.

“Ada ormas yang levelnya hanya satu kabupaten, kalau jelas pergerakannya merubah ideologi negara, ya prosesnya daerah harus mengingatkan sampai membubarkan,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (26/07/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kemendagri.go.id.

BACA JUGA : Perppu Hanya Untuk Ormas Bermasalah

Menurut dia, sekarang banyak daerah yang saat ini sedang menyiapkan perda mengenai ormas. Tjahjo mengingatkan, tetap boleh berserikat dan berkumpul. Namun, ormas dilarang mengajarkan ideologi yang ingin merusak kebhinekaan. Kalau gerakan dari ormas ini dicurigai mengarah pada hal-hal yang mengancam landasan negara, maka daerah bisa mengambil sikap, bahkan membubarkannya. Dia hanya mengatakan, salah satunya Provinsi Jawa Timur telah melakukan studi akademik mengenai persiapan perda ormas.

“Mudah-mudahan tahun ini selesai (studi akademik),” lanjut Tjahjo.

BACA JUGA : Kepala Daerah Harus Verifikasi PNS Terlibat Ormas Tak Berideologi Pancasila

Sebelumnya, Kemeneterian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuat surat edaran untuk pemerintah provinsi (pemprov) agar merancang perda ormas. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI sudah final. Karena itu tidak perlu lagi diutak-atik dan digiring ormas berideologi lain. Makanya perlu aturan tegas sebagai acuan untuk mengawasi ormas semacam ini.(Puspen Kemendagri/bnc)