Kades adalah Wakil Pusat Terdepan di Daerah

 

SAMARINDA – Sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menegaskan, kepala desa (kades) merupakan wakil pemerintah pusat terdepan di daerah. Kades sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju kesejahteraan rakyat.

Awang mengatakan, setiap kepala desa harus berjiwa nasionalis. Artinya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemanfaatan dana desa yang diberikan melalui APBN diharapkan dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan transparan.

"Sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah, diharapkan pemanfaatan dana desa harus profesional sesuai aturan perundang-undangan. Karena, dengan memanfaatkan dana desa yang benar akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah," kata Awang Faroek Ishak saat menghadiri pertemuan kades se-Kaltim dalam kegiatan Fasilitasi Kebijakan Dana Desa di Auditorium BPD Kaltim, Rabu (19/07/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kaltimprov.go.id, Kamis (20/07/2017).

Awang mengatakan, wajib pemerintah desa menyukseskan pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, wajar jika ujung tombak pembangunan daerah berada di pemerintah desa. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa diperlukan agar meningkatkan interaksi warga. Artinya, dalam pengembangan tersebut diperlukan solidaritas setiap warga desa.

"Tujuan dana tersebut tidak lain untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, diharapkan pembangunan di tangan kepala desa dapat terselenggara pembangunan di segala bidang sesuai RPJMD Kaltim," jelasnya.

Selain itu, Awang mengingatkan ke depan perekonomian masyarakat Kaltim bukan lagi harus tergantung sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Contohnya batu bara dan migas. Ke depan masa depan Kaltim terdapat pada sumber daya yang dapat diperbaharui. Contohnya sektor pertanian dalam arti luas. Misalnya, perkebunan kelapa sawit.

"Ini yang sedang kita gerakan dan programkan. Karena itu, diharapkan melalui dana tersebut pemerintah desa bisa memanfaatkan sektor ini sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus merusak lingkungan," jelasnya.(jay/sul/humasprov/bnc)