RUU Pemilu Dibawa ke Paripurna, Mendagri: Mudah-mudahan Ada kata Sepakat

 

JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu akhirnya dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk pengambilan putusan akhir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap ada kesepakatan bersama mengenai regulasi tersebut.

Tjahjo mengatakan, setiap partai politik (parpol) tentu memiliki prinsipnya masing-masing dalam menyikapi sejumlah opsi di RUU Pemilu. Masalahnya ini menyangkut strategi partai dan pertimbangan politik yang akan menjadi kebijakan partai.

“Sampai tadi malam kami juga masih terus berkomunikasi dengan teman-teman di Pansus, fraksi, dan partai-partai. Mudah-mudahan ada kata sepakat,” ujar Tjahjo di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/07/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kemendagri.go.id.

Pemerintah menyerahkan pada hasil lobi antara pimpinan partai bersama pimpinan fraksi untuk kemudian memungkinkan atau tidak ditempuh jalan keluar musyawarah mufakat di forum Paripurna. Begitu juga bila akhirnya kebijakan tersebut harus lewat mekanisme voting.

Tjahjo mengatakan, pemerintah hanya menunggu perkembangan dalam paripurna. Bagi pemerintah, kata dia, yang terpenting pemerintah dan DPR mampu segera merumuskan dan mengesahkan UU tersebut. Menurut dia, semua opsi yang ada di RUU Pemilu adalah hal baik.

Dengan disahkan UU Pemilu, maka KPU dapat segera mempersiapkan aturan pemilu, supaya tahapan tidak terganggu, serta terwujudnya upaya membangun sistem demokrasi dan presidensial yang lebih baik.

“Itu intinya. Soal mau opsi apa itu masing-masing punya hak, semua opsi baik,” ujar dia.

Persoalan voting ini, kata Tjahjo, diyakininya kalau semua fraksi DPR memiliki pandangan baik. Tentu akan memilih opsi terbaik bagi kepentingan bersama.

”Tapi, pemerintah tidak bisa ikut voting. Ya nanti kita lihat perkembangan saat-saat terakhir,” tutup dia.(Puspen Kemendagri/bnc)