Mendagri Tekankan Perlunya Etika Berkoalisi antara Parpol dan Pemerintah

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, partai politik (parpol) pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dalam mendukung upaya pemerintah secara umum, khususnya saat berdialog bersama DPR merampungkan sebuah regulasi.

"Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/07/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kemendagri.go.id, Sabtu (15/07/2017).

Semisalnya, Tjahjo mengatakan, saat ini pemerintah ingin meningkatkan penguatan sistem demokrasi dan sistem presidensial, salah satunya dengan RUU Pemilu dimana skema ambang batas presiden 20 persen perolehan suara DPR dan 25 persen suara sah nasional.

"Itu sudah berjalan dua kali pemilu. Hal itu sesuai Undang-Undang Dasar dan telah diterima, disetujui, dan diikuti oleh partai politik peserta pemilu," kata dia.

Menurut dia, etika politik berkoalisi semakin tak jelas karena kepentingan jangka pendek. Parpol-parpol dinilai mudah meninggalkan etika berkoalisi. Namanya berkoalisi, kata dia, semua keputusan politik pemerintah bisa diperjuangkan bersama, bukan dibiarkan jalan sendiri di tengah jalan.

“Inikah etika politik berkoalisi? Padahal seharusnya mengedepankan kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten. Tidak elok berkoalisi menikam dari belakang,” ujar dia.

Namun, saat dikonfirmasi lebih jauh, Tjahjo membantah kalau pernyataan tersebut berkaitan dengan konteks RUU Pemilu.

“Ini secara umum saja etika berkoalisi, terlalu kecil kalau hanya soal RUU Pemilu saja,” tutup dia.(Puspen Kemendagri/republika.co.id/bnc)