Lima Isu Krusial RUU Pemilu Dibawa ke Tingkat Paripurna

 

JAKARTA – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus Pemilu) bersama pemerintah menyepakati keputusan lima isu krusial dibawa ke tingkat dua, yakni Rapat Paripurna 20 Juli 2017 mendatang.

"Seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati 5 paket opsi isu krusial dibawa ke dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan," ujar Ketua Pansus Lukman Edy usai Raker Pansus bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/07/2017) malam, sebagaimana dikutip beraunews.com, dari laman resmi dpr.go.id, Sabtu (15/07/2017).

Kelima isu krusial tersebut yakni, sistem pemilu, penataan dapil, metode konversi suara, ambang batas parlemen dan ambang batas presiden.

Menurut Lukman, meski proses pembahasan RUU Pemilu di tingkat pertama telah selesai dan menyisahkan lima isu krusial, proses lobi akan tetap berlangsung hingga Rapat Paripurna mendatang untuk mendapatkan hasil musyawarah mufakat.

"Perkembangan saat ini adalah kemungkinan pertama, musyawarah mufakat di paripurna pada opsi A karena sudah dipilih lima fraksi. Namun, jika tidak tercapai musyawarah mufakat maka pimpinan DPR akan menawarkan opsi voting," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan minimnya. 5 fraksi memilih opsi paket A yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, dan Fraksi Hanura.

Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKS, belum memilih paket dan setuju lima isu krusial diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Fraksi PKB, memilih opsi D dan setuju lima isu krusial diputuskan dalam Rapat Paripurna. Sedangkan, Fraksi PAN mengusulkan paket C dan setuju dibawa ke Paripurna untuk voting apabila tidak terjadi mufakat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, menyampaikan pandangan resmi pemerintah terkait lima isu krusial. Pemerintah bersikukuh mempertahankan ambang batas presiden sebesar 20-25 persen.(ann/sc/bnc)

Share