Disandera 16 Jam, EB Pengusaha di Berau Lunasi Pajak Rp2,3 M

 

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari upaya penyanderaan (gijzeling). Kali ini penerimaan pajak sebesar Rp2,3 miliar didapatkan dari pengusaha berinisial EB (53). Rabu lalu, EB ditangkap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Samon Jaya mengatakan, tindak gijzeling ini merupakan kali pertama dilakukan di Kalimantan. EB merupakan pengusaha batu bara yang usahanya berada di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur.

"Ini sandera pertama untuk wilayah Kalimantan. Perusahaannya bergerak di sektor batu bara di Berau. Tunggakan pajak sebesar Rp2,3 miliar. Tahun tunggakan pajaknya 2013-2015," ujar dia di Kantor Pusat DJP di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (14/07/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman liputan6.com.

Samon menyatakan, ada sejumlah jenis pajak yang tidak dibayar EB, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan PPh pasal 23.

"Ada juga pajak orang lain yang tidak dipungut, itu PPh Pasal 23. Jadi itu sebenarnya pajak orang lain, seperti dia mempekerjakan orang tapi tidak dipungut pajaknya oleh oknum ini," kata dia.

Namun demikian, setelah sekitar 16 jam di sandera di Lapas Kelas II Salemba, Jakarta Timur, ucap Samon, akhirnya EB mau membayar seluruh tunggakan pajaknya. EB juga diwajibkan untuk membayar biaya sandera sebesar Rp11 juta.

"Setelah 16 jam di sandera, dia melakukan pembayaran. Dibayar tunggakan juga‎ biaya sanderanya sebesar Rp11 juta," tandas dia.

Sementara itu, Direktur Pemeriksaan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji berujar penyanderaan terhadap penunggak pajak EB terpaksa dilakukan setelah berbagai upaya penagihan ditempuh, termasuk surat teguran, surat paksa, dan penyitaan.

"Sandera adalah upaya terakhir setelah tidak komitmen dari yang bersangkutan," tuturnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman bisnis.tempo.co.

Selama 2017, Ditjen Pajak telah menyandera 46 penunggak pajak agar segera membayar utang pajaknya. Targetnya, 66 penunggak pajak akan dikejar tahun ini agar mereka segera membayar tunggakannya.

"Kalau masih tidak membayar juga, kami bawa ke Nusakambangan," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Untuk diketahui, ancaman gijzeling ini, Maret 2017 lalu, telah disampaikan Kantor DJP Kalimantan Timur dan Utara. Bahkan saat itu, setidaknya 10 orang pengemplang pajak diwilayah Kaltimra yang akan disandera. Pasalnya, mereka berulang kali enggan melunasi kewajiban pajaknya sudah dikenakan DJP Kaltimra.

“Alasannya macam macam, sedang ada keperluan, uangnya kepakai lah,” kata Kepala DJP Kaltimra, Samon Jaya, Rabu (29/03/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman m.tempo.co.

Pengemplang pajak ini, kata Samon, merupakan tunggakan penegakan hukum pajak hasil penyidikan selama 10 tahun terakhir. Kantor DJP Kaltimra mempunyai tunggakan piutang pajak yang nilainya mencapai angka Rp 3 triliun.

Samon menyatakan, DJP akan melaksanakan tindakan tegas terhadap pengemplang pajak yang mayoritas adalah pengusaha sektor batu bara, perkebunan sawit dan sektor bisnis lainnya. Selama tahun 2017 ini, dia mengaku menargetkan jajarannya melakukan penyanderaan pengemplang pajak di seluruh wilayah Kaltimra.

“Kalau masing-masing wilayah pajak Kaltimra menahan satu orang pengemplang pajak, setidaknya ada orang yang akan kami tahan,” paparnya.

Samon menyebutkan, DJP Kaltimra mempunyai hak menahan wajib pajak nakal sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak. Mereka akan disandera hingga melunasi kewajiban hutang pajak sudah tertunggak.

“Mereka wajib melunasi pajak ditambah denda dan seluruh biaya selama disandera,” tuturnya.

DJP Kaltimra gencar melaksanakan program tax amnesty berikut surat pemberitahunan pajak tahunan (SPT). Hingga saat ini, DJP Kaltimra menerima laporan SPT sebanyak 11.325 wajib pajak perseorangan dan 5.379 wajib pajak perusahaan.

Hasil evaluasinya, hanya 3 persen wajib pajak perseorangan Kaltimra yang melaporkan SPT yang total wajib pajaknya sebanyak 350.665 jiwa. Adapun SPT perusahaan prosentasenya lebih tinggi yakni 17 persen dari total wajib pajak perusahaan Kaltimra sebanyak 32.855. (liputan6.com/ tempo.co/bnc)