Pemangkasan Perjalanan Dinas Menghambat Pertumbuhan Ekonomi?

 

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Jon Erizal meminta agar pemangkasan anggaran terkait dengan biaya perjalanan dinas untuk dapat ditinjau ulang. Mengingat, hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor perhotelan. Menurutnya, hal tersebut merupakan harapan para pelaku pasar agar industri perhotelan bisa lebih maju. Demikian disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, (11/07/2017).

"Karena perhotelan kan menggerakan ekonomi daerah. Ya misalnya yang tadinya hotel bintang 5 ya sekarang bintang 3 gitu, ini diperlukan agar mereka tetap bergerak jangan sampai mati total, yang penting tujuan penghematan tercapai," ujar Jon, sebagaimana dikutip beraunews.com, dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (12/07/2017).

Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian Keuangan dipangkas sebesar Rp363,6 miliar menjadi Rp40,74 triliun dalam RAPBN-P 2017. Pemangkasan itu sesuai dengan Inpres Nomor 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

“Di tahun 2017 ini, revisi self blocking (blokir mandiri-red) pengurangan Rp363,60 miliar karena melaksanakan Inpres, yang fokus pada efisiensi belanja barang sesuai Instruksi Presiden," ujar Sri Mulyani.

Rincian pemangkasan anggaran Kemenkeu tersebut berasal dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp42,36 miliar, Inspektur Jenderal sebesar Rp2,80 miliar, Ditjen Anggaran sebesar Rp2,92 miliar, Ditjen Pajak sebesar Rp170 miliar, Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp70,81 miliar, Ditjen Perimbangan sebesar Rp3,97 miliar.

Sementara itu, Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko sebesar Rp2,71 miliar, Ditjen Perbendaharaan Negara sebesar Rp29,17 miliar, Ditjen Kekayaan Negara sebesar Rp14,39 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp19,23 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp5,13 miliar.(hs/sc/bnc)