Kenaikan Dana Parpol Diyakini Tak Jadi Area Korupsi

 

JAKARTA – Kenaikan dana parpol hingga hampir 10 kali lipat dikhawatirkan menjadi lahan baru untuk korupsi. Mendagri Tjahjo Kumolo menjamin hal itu nanti tidak terjadi.

"Kita harus berpikir positif, karena apapun rekrutmen presiden, DPR, DPRD, kepala daerah itu adalah lewat partai politik. Jadi saya yakin partai tidak ada program korupsi, saya yakin pasti bersih. Yang ada kan oknum-oknumnya. Saya kira dipisahkan hal ini," kata Tjahjo, Kamis (06/07/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Jumat (07/07/2017).

Tjahjo menuturkan, kenaikan ini sudah lama dilempar ke publik dan dikonsultasikan dengan KPK serta BPK. Besarannya ditentukan oleh Kemenkeu sehingga dipastikan tidak ada deal-deal barter dengan pembahasan RUU Pemilu yang saat ini masih belum mencapai titik temu.

"Tidak ada bargaining apapun. Membahas RUU Pemilu, yang kita bahas karena semangatnya musyawarah, semangat untuk mewujudkan sistem presidensial yang lebih efektif efisien, berkualitas. Bantuan partai politik adalah tanggung jawab pemerintah," paparnya.

BACA JUGA : Usulan Kenaikan Dana Parpol Dianggap Wajar

Kenaikan ini diatur dalam PP 5/2009. Tjahjo menegaskan dana parpol tidak termasuk dalam hal yang diatur di RUU Pemilu.

"Tidak ada hubungannya dengan UU itu. Ini adalah PP. Dasar hukumnya PP. Yang bahas nanti antara pemerintah dengan badan anggaran," ungkap Tjahjo.

Menurutnya, kenaikan 10 kali lipat itu adalah hal yang wajar. Kenaikan dana parpol itu bisa digunakan untuk kaderisasi anggota parpol.

"Nanti publik yang akan menilai dan BPK yang akan audit. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ucap Tjahjo.(kemendagri.go.id/bnc)