Tutup Investasi Asing di Sektor Perikanan Perlu Didukung Semua Pihak

 

JAKARTA – Tekad Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudji Astuti untuk menutup rapat-rapat pintu bagi investasi asing di sektor perikanan tangkap dengan cara pemberantasan illegal fishing, semestinya didukung oleh semua pihak. Sebab tekad tersebut selain mampu melestarikan laut, juga membawa kesejahteraan bagi para nelayan, karena produksi ikan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

“Laut dan kekayaannya merupakan harta karun yang harus dijaga, dirawat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak negeri. Jadi untuk apa orang-orang asing diikutkan memanfaatkan kekayaan laut kita,” tegas anggota DPR RI Rahmad Handoyo, dalam rilisnya Senin (19/06/2017), mengomentari silang pendapat seputar pengelolaan kelautan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri KKP Susi Pudji Astuti yang terus berlarut-larut, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing agar ikut mengelola perikanan. Dengan alasan memaksimalkan hasil laut, mantan Menkopolhukam itu juga berharap bisa merubah Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mewadahi investor asing masuk bisnis penangkapan ikan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 44/2016 yang mengatur DNI, usaha perikanan tangkap memang terlarang bagi pemodal asing.

"Illegal fishing kan makin kecil. Ikan banyak di laut. Kalau kita enggak bisa nangkap, kan sia-sia. Yang dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada," begitu kata Luhut.

Rahmad Handoyo sendiri mengaku sangat menyayangkan statmen yang dilontarkan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, semua lembaga pemerintah semestinya saling berkoordinasi dan bersama-sama menjaga dan melestarikan laut.

“Komisi IV DPR RI akan terus mendukung langkah KKP, khususnya terkait pemberantasan illegal fishing. Sudah saatnya negara kita mandiri, berdiri sendiri dengan mengoptimalkan sektor perikanan dan laut kita” tegas Rahmad.

Ia menambahkan, pemberantasan illegal fishing sangat dirasakan dampaknya. Salah satunya, mampu mendongkrak ekspor perikanan, pada gilirannya seacara otomatis akan mengerek harga ikan. Ini merupakan ceruk pasar bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor ke berbagai negara,” kata Rahmad.

Selama ini, kata Rahmad, potensi laut belum termanfaatkan dengan maksimal. Alhasil, kurang memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Bahkan negara cenderung dirugikan akibat berbagai praktek eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab.

Langkah selanjutnya, tambah Rahmad, membangkitkan industri perikanan nasional. Untuk itu, harus diberikan ‘karpet merah’ investasi dalam negeri disektor perikanan tangkap.

“Sekali lagi saya katakan, laut itu ibarat harta karun. Kita tinggal mengambil buat kemakmuran rakyat dan pembangunan yang berkesinambunangan. Laut kita bukan untuk para pelaku illegal fising, apalagi menggunakan tangan-tangan asing untuk mencuri ikan kita,” tandas Rahmad Handoyo.

Pengelolaan kekayaan alam, kata Rahmad harus sejalan dengan visi Nawacita Jokowi, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.(mp/bnc)