Kaltim Masih Bergantung Batu Bara

 

SAMARINDA – Zain Taufik Nurrohman, juru bicara Fraksi PAN DPRD Kaltim berpandangan, pemerintah Kalimantan Timur belum mampu bertransformasi keluar dari ketergantungan sektor pertambangan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.

“Dominasi sektor pertambangan migas dan batubara dalam perekonomian Kalimantan Timur mengakibatkan multiplier effect terhadap melemahnya kinerja sektor ekonomi lainnya. Tanpa mengurangi apresiasi penghargaan atas upaya dan kerja keras pemerintah melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi Kaltim yang saat ini berada di level terendah nasional,” papar Zain dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim M Syahrun, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id, Jumat (09/06/2017).

Zain menambahkan, untuk menggeser dominasi ketergantungan pada migas dan batu bara, pemerintah telah menempatkan pertanian dan agroindustri yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah, namun upaya menggenjot sektor pertanian tersebut juga belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Fraksi PAN juga menilai pengembangan pertanian dalam arti luas yang di dalamnya mencakup perikanan, peternakan dan perkebunan belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

“Buktinya untuk memenuhi bahan kebutuhan pokok rakyat Kaltim belum banyak yang bisa diswasembadakan, kecuali kebutuhan daging ayam ras. Hampir semua kebutuhan pangan masih didatangkan dari provinsi lain. Ketergantungan Kaltim akan pasokan pangan dari luar daerah inilah yang menjadikan Bumi Etam Kalimantan Timur sangat rentan terhadap inflasi,” kata Zain.

Sementara menyinggung soal pertanian di Kaltim, dimana berdasarkan data luas baku penggunaan lahan, sebagaimana yang dilaporkan dalam LKPJ saudara Gubernur, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 memiliki lahan potensial untuk pertanian tanaman pangan dan holtikultura sekitar 11.068.084 hektar. Namun karena keterbatasan SDM dan infrakstruktur, upaya pengembangan potensi unggulan daerah di sektor pertanian belum tergarap maksimal.

“Memang tidak mudah merubah pertanian ini menjadi alternatif pengganti penghasilan dari sektor migas dan batu bara, untuk bisa mewujudkan perlu keseriusan dan kerja keras semua pemangku kepentingan di Kalimantan Timur,” imbuhnya.

Untuk itu Fraksi PAN meminta kepada pemerintah provinsi agar benar-benar memprioritaskan pertanian sebagai sektor unggulan dan mendorong upaya peningkatan sektor pertanian arti luas tersebut tumbuh signifikan sebagai industri penopang ekonomi Kalimantan Timur.(hms5/bnc)