Perda Miras Tak Pernah Dibatalkan

 

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak pernah membatalkan peraturan daerah (perda) mengenai larangan beredarnya minuman keras (miras). Pemerintah justru menyerahkan kebijakan ini kepada daerah agar lebih bijak menyikapi aturan tersebut.

"Informasi yang beredar tersebut 'hoax' atau bohong," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (22/05/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Sebelumnya, beredar pemberitaan dan informasi di media sosial mengenai pembatalan perda miras. Ini merupakan fitnah karena pemerintah sendiri dalam 3.143 peraturan yang pernah dibatalkan pada 2016 lalu, tidak ada satupun terkait perda miras.

"Perda yang dibatalkan tahun lalu hanya terkait yang menghambat investasi saja," ujar Tjahjo.

Kalaupun ada perda miras yang dievaluasi, itu merupakan kebijakan dari daerah sendiri. Keberadaan aturan tersebut hanya bagian dari upaya pemerintah daerah (pemda) untuk menyempurnakan regulasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.

"Karena daerah yang paling tahu bagaimana menangani dampak dari miras itu sendiri," tambah dia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riyatmadji menambahkan, pemerintah sendiri tak berkeinginan mencabut perda miras.

"Miras ini banyak memakan korban, masa harus kita batalkan perda yang melarang peredaran miras tersebut, ini kan informasi bohong," tambah dia.

Dalam informasi di media sosial, acuannya adalah pemberitaan 'online' di 2016 saat Kemendagri melakukan seleksi terhadap perda serta aturan yang dinilai menghambat investasi. Namun, hasil kajiannya pemerintah pusat tak 'otak-atik' perda soal miras. (Puspen Kemendagri/bnc)