Raperda Retribusi dan KSTR Disahkan

 

SAMARINDA – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Kaltim Nomor 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kaltim Nomor 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kaltim Nomor 3/2012 tentang Perizinan Tertentu serta Raperda tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), disahkan pada rapat paripurna ke-12 DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.

Pengesahan dua raperda tersebut oleh Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun HS setelah sebelumnya meminta persetujuan kepada seluruh Anggota DPRD Kaltim yang hadir, dengan mengacu kepada laporan akhir kerja Pansus Retribusi dan Pansus KSTR.

“Dua Pansus pembahas empat raperda dimaksud telah selesai melaksanakan tugas dan sesuai dengan tata tertib DPRD Kaltim selanjutnya meminta persetujuan rapat dewan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Syahrun ketika memimpin rapat yang didampingi Andi Faisal Assegaf (wakil ketua), Sekwan Achmadi dan dihadiri Asisten I Pemprov Kaltim Meliana, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id, Senin (15/05/2017).

Dia menambahkan, selanjutnya apabila perda-perda tersebut memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis, maka DPRD meminta Pemerintah Provinsi Kaltim agar dapat segera menerbitkan peraturan gubernur.

Ketua Pansus KSTR DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan satu diantara raperda usulan Pemprov Kaltim 2016, yang dituangkan dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (P3D) Kaltim.  Raperda ini telah disepakati bersama oleh DPRD dan Pemprov Kaltim untuk dijadikan sebagai salah satu raperda skala prioritas.

Menurutnya, pada kenyataannya lingkungan yang sehat masih jauh dari harapan, dan salah satu perilaku yang semakin hari berdampak negatif bagi lingkungan adalah perilaku merokok. Karena merokok merupakan suatu perilaku yaang tidak sehat, selain berbahaya bagi diri sendiri terlebih lagi bagi orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok.

“Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat pula memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan,” sebut Demmu ketika menyampaikan laporan akhir Pansus KSTR.

Untuk itu, negara selaku pemilik otoritas kebijakan dan hukum, wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat kepada setiap warga negara, termasuk bebas dari asap rokok.

“Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di  Kaltim,” ujar Demmu.

Selanjutnya, Juru Bicara Pansus Retribusi DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebutkan perubahan ketiga raperda retribusi dimaksud karena ada beberapa objek retribusi yang belum tercantum padahal dinilai memiliki potensi pendapatan daerah.

“Fokusnya ada dua hal, yang pertama objek yang belum masuk dalam raperda sebelumnya dan yang kedua penentuan tarif pajak perlu untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ini semua dalam rangka optimalisasi Raperda Retribusi,” jelas Samsun.

Penambahan objek retribusi dimaksud, diantaranya yang bersumber dari aset daerah maupun dari jasa usaha dan jasa umum daerah. Dicontohkannya, misalnya venue atau stadion, mes dan sejumlah aset Kaltim lainnya.(hms4/bnc)