Sertifikasi Tanah Lambat, Prona Perlu Dievaluasi

 

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Sutriyono mengaku akan mengevaluasi perkembangan Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal itu dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan terkait lambatnya proses sertifikasi tanah.

Lambatnya sertifikasi tersebut diakui Sutriyono karena adanya kendala anggaran yang kini pemerintah pusat hanya menganggarkan sertifikat saja, tanpa memberikan anggaran pada biaya pengukuran dan patok.
 
“Prona itu, pemerintah pusat hanya menganggarkan sertifikatnya. Tidak ada anggaran untuk pengukuran dan biaya patok. Makanya di Jawa Timur itu ada sekitar 17 kepala desa yang tersangkut masalah prona ini,” ujar Sutriyono, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Senin (01/05/2017).
 
Ia pun mengingatkan agar Pemerintah dalam membuat Prona itu harus tuntas, sehingga hasilnya dapat dinikmati secara cepat oleh masyarakat.

“Ini koreksi juga saat pemerintah bikin Prona itu harus tuntas. Jangan pemerintah pusat ngasih, tapi tidak bisa dieksekusi. Dan kalau semua Pemda tidak memberikan anggaran, itu tidak jalan juga. Karena pengukuran tidak dianggarkan di situ, hanya sertifikatnya saja,” jelasnya.
 
Evaluasi terhadap perkembangan Prona ini akan ditindaklanjuti saat Rapat Kerja dengan Menteri ATR di masa sidang selanjutnya. Sutriyono pun mengaku akan mengingatkan pemerintah untuk tetap fokus dalam capaian target Prona ini.

“Kita akan rapat lagi. Kita akan cek laporan perkembangan Prona. Ini sudah masuk triwulan pertama 2017. Kalau targetnya 2500, kan bisa dilihat capaian selama 4 bulan ini seperti apa,” pungkasnya.(hs,mp/bnc)