Presiden Luncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

 

TANJUNG REDEB – Presiden Joko Widodo meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Boyolali, beberapa waktu lalu. Kebijakan ini didasari oleh pentingnya pemerintah memberi keadilan kepada rakyat terkait apa yang mereka butuhkan (equity) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar equality atau kesamaan perlakuan semata.

Dari informasi yang dikutip melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah akan fokus pada 4 program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyakarat. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi; perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan pasar tradisional.

Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Hari ini saya umumkan KPE yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan, dan SDM," katanya, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemenkeu.go.id, Selasa (25/04/2017).

Tiga pilar tersebut dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif, dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi.(as/ds/bnc)