Wajib Reklamasi dan Revegetasi

 

SAMARINDA – Sesuai dengan mining agreement draft (perjanjian penambangan), maka setiap perusahaan pertambangan batubara wajib melakukan reklamasi hingga revegetasi terhadap lahan-lahan eks tambangnya.

Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat kunjungan kerja di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (18/04/2017).

Menurut dia, aturan yang telah dibuat wajib ditegakkan dan setiap perusahaan harus menaati kesepakatan yang telah ditentukan untuk kebaikan lingkungan dan masyarakat.

“Ya, setiap perusahaan wajib melakukan reklamasi hingga revegetasi terhadap bekas tambangnya. Hal itu sudah dimuat dalam mining agreement,” katanya, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Selasa (18/04/2017).

Karena lanjut Awang, hampir seluruh perusahaan melakukan kegiatan penambangan atau pertambangan batubara menggunakan pola open fit atau membuka lahan dengan  mengupas dan menggali lahan. Pola itu menurut gubernur bisa mengubah kondisi alam dan berakibat buruk terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar penambangan. Perusahaan yang menggunakan pola terowongan atau menggali batu bara dalam tanah hanya beberapa perusahaan.

Karenanya, guna meminimalisir dampak kegiatan penambangan dengan pola open fit khususnya tambang batubara melalui reklamasi dan revegetasi lahan.

Reklamasi merupakan kegiatan perusahaan untuk  menutup lubang-lubang tambang di lahan terbuka dengan tanah agar kondisi lahan kembali seperti sedia kala.

Kegiatan berikutnya, perusahaan melakukan penanaman di lahan-lahan yang telah direklamasi dengan berbagai jenis tanaman atau pohon agar kondisi alam kembali hijau.

“Reklamasi dilanjutkan dengan revegetasi, tidak ada pengecualian. Artinya semua perusahaan wajib melakukannya untuk mengembalikan alam dan lingkungan ke kondisi semula sekaligus menghilangkan efek kegiatan penambangan itu bagi masyarakat sekitar,” ungkap Awang Faroek.(yans/sul/es/humasprov/bnc)