Bosda dan Insentif Guru Swasta Sudah Diproses

SAMARINDA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi meminta agar para guru SMA/SMK swasta tetap tenang dan bersabar karena saat ini proses usulan untuk pembayaran insentif mereka sudah dalam proses.

Hal ini sesuai kesepakatan pertemuan antara Pemprov Kaltim bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), PGRI dan Dewan Pendidikan, bersamaan dengan digelarnya aksi ribuan guru dan siswa di Kantor Gubernur pada Kamis (17/03/2017) lalu.

"Jumat (31/03/2017) akan dilakukan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas finalisasi Bosda dan insentif guru di SMA/SMK/MA swasta. Jadi kami mohon para guru bersabar dulu karena proses sedang kami lakukan untuk kebaikan dan keamanan kita bersama," kata Rusmadi didampingi Juru Bicara Gubernur, Hendro Prasetyo, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Kamis (30/03/2017).

Selanjutnya, kata Rusmadi, pada Senin (03/04/2017) hasil rapat TAPD akan dilaporkan kepada Gubernur Awang Faroek Ishak untuk kemudian diteruskan ke DPRD Kaltim untuk mendapat persetujuan.

Sebagai informasi, pada APBD 2017 belum teralokasi Bosda dan insentif guru SMA/SMK swasta. Sementara sesuai UU Nomor 23/2014 kewenangan pengelolaan SMA/SMK/MA beralih ke provinsi.

Oleh karena itu, diusulkan agar pembayaran insentif dan biaya operasional sekolah (Bosda) dimasukkan dalam APBD-Perubahan, namun pembayaran insentif dan Bosda tersebut dibijaksanai dengan pembayaran mendahului. Kebijakan ini tentu harus mendapat persetujuan DPRD Kaltim agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Sedangkan untuk menunggu pembayaran insentif dan Bosda hingga Oktober tahun ini sangat tidak mungkin karena para guru swasta sangat menggantung penghasilan mereka dari insentif yang sudah tiga bulan ini belum mereka terima.

Hasil pertemuan lainnya antara Pemprov Kaltim dan MKKS, PGRI, Dewan Pendidikan diantaranya adalah menyetujui tidak ada perbedaan Bosda antara sekolah negeri dan swasta. Besarannya adalah untuk SMK sebesar Rp1,1 juta/siswa/pertahun dan SMA Rp900 ribu/siswa/tahun. Sementara insentif guru tetap diberikan sebesar Rp300 ribu /guru/tahun.

"Ini adalah kesepakatan dari pertemuan bersama Pemprov Kaltim dengan MKKS, PGRI dan Dewan Pendidikan. Saya sangat berharap tidak ada lagi unjukrasa lain, karena saat ini kami sedang berupaya mewujudkan apa yang telah kita sepakati. Saya harap semua pihak menghormati kesepakatan ini dan membantu agar prosesnya berjalan baik, dan bukan sebaliknya, justru menciptakan keadaan menjadi tidak lebih baik," pungkas Rusmadi.(sul/humasprov/bnc)