Aturan Deposit Dicabut, Kepala Imigrasi : Itu Tidak Berlaku bagi Semua Pemohon Paspor

 

TANJUNG REDEB – Belum lama menetapkan persyaratan berupa tabungan deposit senilai Rp25 juta untuk melengkapi pembuatan paspor, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini mencabut aturan tersebut. Alasannya, hal tersebut rupanya menimbulkan berbagai tanggapan dan polemik di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ditemui beraunews.com, Rabu (22/03/2017), Kepala Kantor Imigrasi Berau, Erwin Hariyadi, menyampaikan mengenai keputusan Ditjen Imigrasi Kemenkumham sehingga menetapkan deposit sebesar Rp25 juta bagi pemohon paspor. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memfilter keberangkatan masyarakat khususnya yang berniat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, melalui jalur yang tidak resmi alias ilegal.

Dikatakannya, selama ini banyak masyarakat yang berniat menjadi TKI di luar negeri dengan modus perjalanan wisata maupun umroh. Hal tersebut, dinilai dapat merugikan pihak TKI sendiri, sehingga untuk meminimalisir dan mencegah kepergian calon TKI ilegal, diberlakukan syarat deposit tersebut.

“Kami diinstruksikan untuk menyampaikan secara luas terkait pencabutan aturan tabungan deposit senilai Rp25 juta. Meskipun sebenarnya, aturan tersebut adalah cara pihak imigrasi untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan kepada masyarakat Indonesia di negeri orang, terutama yang berniat menjadi TKI tanpa melalui jalur resmi,” ungkapnya.

Adapun penetapan syarat pembuatan paspor dengan deposit Rp25 juta yang menjadi polemik di tengah masyarakat tersebut, dikatakannya tidak diberlakukan kepada seluruh calon pemegang paspor. Namun, hanya akan diberlakukan kepada mereka yang dicurigai sebagai calon TKI ilegal. Hal itu dapat dilihat dari profil hingga pekerjaan dari pemohon paspor. Jika tidak meyakinkan, maka syarat pembuatan paspor tersebut harus menyertakan deposit seperti yang telah ditentukan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

“Sebenarnya tidak semua orang diharuskan memiliki deposit tersebut. Hanya orang-orang yang dianggap atau dicurigai memanfaatkan alasan liburan ataupun umroh. Ini juga tujuannya untuk melindungi mereka, kalaupun memang mau jadi TKI ya harusnya lewat jalur yang resmi. Jadi ada perjanjian atau kontrak dan yang lebih penting ada perlindungan hukum bagi mereka. Kalau tidak resmi dan katakanlah terjadi apa-apa, misalnya kekerasan atau gajinya tidak dibayar, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tabdasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia